Notification

×

Iklan

Iklan

Legislator Tobias Tegaskan Penurunan Foto Gibran di DPRD Jabar Bukan Kebijakan Lembaga

Jumat, 13 November 2026 | 20:56 WIB Last Updated 2026-11-16T14:07:57Z

Caption : Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat,Tobias Ginanjar Sayidina saat mendampingi Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa pada konfernsi pres diruang Banggar , Jumat (13/11/2026). 


KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,- Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat menyambangi DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi pandangan terkait langkah pengunduran diri Gibran.Para anggota koalisi tersebut di terima  Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. 


Dalam audiensi tersebut, aliansi menyampaikan 11 poin aspirasi. Di antaranya, mendesak MPR memproses pengunduran diri Gibran serta meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan mantan Wali Kota Solo tersebut.


Pada pertemuan tersebut spontan pihak Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat mencopot Foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat di tengah proses pengunduran diri yang bersangkutan ke MPR RI, Kamis (12/11/2026). 


Peristiwa itu kemudian memicu polemik karena tindakan terhadap foto wakil presiden berlangsung di lingkungan lembaga legislatif.


Terkait kejadian tersebut Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat,Tobias Ginanjar Sayidina saat mendampingi Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa pada konfernsi pres diruang Banggar , Jumat (13/11/2026). 


Mengklarifikasi mengenai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai penurunan foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di lingkungan DPRD Jawa Barat.


Lebih lanjut Kang Tobi sapaan akrab Anggota Komisi III menegaskan, tindakan tersebut bukan keputusan kelembagaan maupun sikap resmi DPRD Jabar. Menurutnya, penurunan foto Gibran merupakan inisiatif individu dari kalangan masyarakat yang mengikuti audiensi. 


“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,”tutur legislator partai berlambang kepala burung garuda ini.


“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” jelas  wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat III Kabupaten Bandung Barat ini. 


DPRD Jawa Barat mengimbau seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara proporsional, mengedepankan komunikasi yang baik, serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh elemen masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan mengutamakan dialog dalam menyikapi setiap persoalan.


“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” harapnya. 


DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Barat.(red/akp)


×
Berita Terbaru Update