
Caption : Anggota Komisi III DPRD Jawa BaratTobias Ginanjar Sayidina,S.A.P,
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi keuangan meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah),
Anggota Komisi III DPRD Jawa BaratTobias Ginanjar Sayidina,S.A.P, mengimbau masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu,ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jabar ini,kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pendapatan daerah sehingga pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kang Tobi sapaan akrab legislator partai berlambang kepa burung garuda ini, pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan. Penerimaan dari sektor tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang Kabupaten Bandung Barat, Tobias menilai kesadaran membayar pajak perlu terus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan wilayah.
"Kesadaran membayar pajak kendaraan harus menjadi perhatian bersama. Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, kami mengajak masyarakat Jawa Barat untuk taat membayar pajak tepat waktu," tutur Kang Tobi , 18 November 2026.
Ia menjelaskan, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemeliharaan jalan, fasilitas umum, serta berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam konteks kebijakan pendapatan daerah, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini menyoroti perubahan skema pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Melalui ketentuan tersebut, pembagian hasil penerimaan PKB berubah menjadi 40 persen untuk pemerintah provinsi dan 60 persen untuk pemerintah kabupaten/kota. Perubahan ini memberikan porsi penerimaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota untuk mendukung pembiayaan pembangunan di wilayah masing-masing.
"Dengan skema pembagian yang berlaku sekarang, penerimaan pajak kendaraan juga memberikan manfaat langsung bagi kabupaten dan kota. Artinya, kepatuhan masyarakat membayar pajak turut mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan bagi warganya," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penertiban administrasi kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, tetapi masih menggunakan pelat nomor dari luar daerah.
Menurutnya, pemilik kendaraan yang berdomisili atau memiliki kewajiban administrasi di Jawa Barat perlu memastikan data kendaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.
"Kami juga mengimbau masyarakat yang kendaraan bermotornya digunakan dan berdomisili di Jawa Barat agar memperhatikan administrasi kendaraannya. Apabila memang sudah memenuhi ketentuan untuk melakukan mutasi, sebaiknya segera diurus sehingga administrasi dan kontribusi pajaknya sesuai dengan wilayah yang semestinya," tuturnya.
Ia berharap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar kapasitas fiskal Jawa Barat tetap terjaga.
"Pada akhirnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah harus mengelola penerimaan secara bertanggung jawab, sementara masyarakat dapat berkontribusi melalui kepatuhan membayar pajak. Dengan sinergi tersebut, pembangunan di Jawa Barat diharapkan semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata," pungkas sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(red/akp)