Notification

×

Iklan

Iklan

Legislator Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Rabu, 18 November 2026 | 17:12 WIB Last Updated 2026-11-21T10:14:44Z

Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH, MH,


BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-- Komisi 1  DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pemerintahan salah satunya meliputi kekayaan daerah mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menempatkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai salah satu pilar strategi fiskal. 


Pengelolaan kekayaan daerah ini, termasuk pengelolaan aset harus memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Demikian hal tersebut disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.


Lebih lanjut dikatakan Kang Taufik sapaan akrab Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jabar, dalam rangka pengelolaan aset dengan target memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan aset ini itu harus memberikan manfaat dari sisi ekonomi sehingga pengelolaan aset itu dapat digunakan untuk pendanaan berbagai kegiatan pembangunan.


Menurut legislator partai berlambang kepala burung garuda ini,dana yang dihimpun dalam pengelolaan aset yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan tentunya memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat,tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 2 Kabupaten Bandung  .


Ditambahkannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai langkah strategis diantaranya penataan, pemanfaatan, dan pengawasan aset-aset milik daerah. 


Sementara itu, untuk kebijakan operasional harus dibuat secara konkret agar aset tidak hanya tercatat sebagai angka di laporan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi. 


Taufik, dalam keterangannya mengatakan untuk strategi prioritas dalam pengelolaan aset, berbagai langkah yang harus ditempuh antara lain pertama, pendataan dan revaluasi aset secara menyeluruh. 


Kedua,  digitalisasi manajemen aset. Dengan sistem informasi aset yang terintegrasi, pemerintah provinsi dapat memetakan aset idle atau kurang produktif untuk kemudian dialihkan menjadi sumber pendapatan — misalnya melalui sewa, kerja sama pemanfaatan (kontrak kemitraan), atau pengembangan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 


“Pengalaman beberapa daerah menunjukkan bahwa tata kelola aset yang berbasis data memudahkan penagihan, pemantauan, dan pengawasan sehingga risiko kebocoran pendapatan dapat diminimalisir,” jelas Taufik 


Ketiga, sambung Taufik penguatan BUMD dan BLUD sebagai kendaraan bisnis daerah. Untuk mewujudkan hal ini,  transformasi BUMD dari sekadar alat administratif menjadi unit usaha yang kompetitif, berorientasi pelayanan dan profit, serta berjejaring dengan investor swasta dalam pola public–private partnership (PPP). 

“Melalui skema ini, aset daerah yang selama ini kurang termanfaatkan dapat dikembangkan menjadi proyek produktif" jelas Taufik.


Berdasarkan monitoring di lapangan saat ini telah ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengoptimalkan pengelolaan aset.Salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Jabar, yaitu Masjid At Tawun ya berlokasi di kawasan Puncak telah dilakukan alih kelola.Kini, pengelolaan aset itu untuk operasional dikelola oleh Pemkab Bogor.


Langkah alih kelola ini, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan aset sehingga lebih optimal memberikan manfaat dari sisi ekonomi.Pengelolaan aset itu yang berada di kawasan wisata, tentunya diharapkan dapat meningkatkan aset dari sisi daya tarik wisata.

 

" Aset, dengan alih kelola ini dapat terjaga dari kondisi kumuh sehingga kebersihan lingkungan dapat juga terjaga" pungkas Kang Taufik peraih gelar doktor bidang hukum ini.(red/akp)

×
Berita Terbaru Update