BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Keterangan dua saksi yang dihadirkan PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI) dalam sidang perselisihan hubungan industrial dengan mantan karyawannya, Firman Perkasa Yudha, menyisakan sejumlah pertanyaan. Terutama mengenai alasan pengunduran diri Firman, aturan perusahaan, serta dasar penetapan upah karyawan.
Dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026), pihak tergugat menghadirkan Direktur Keuangan PT FEI, Adrian Priyana, dan Manajer Keuangan, Hesti Johan, untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Sidang perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Ronald Salnofri BYA, didampingi hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H.
Dalam pemeriksaan, majelis hakim menggali sejumlah persoalan, mulai dari aturan pengupahan, tunjangan jabatan, hingga alasan yang melatarbelakangi pengunduran diri Firman dari perusahaan.
Sejumlah pertanyaan yang diajukan majelis hakim tidak langsung memperoleh jawaban yang jelas. Saksi beberapa kali menyatakan tidak tahu ketika diminta menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja Firman.
Ketika ditanya mengenai alasan Firman mengundurkan diri, saksi awalnya menjawab tidak tahu. Namun, setelah dicecar dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, saksi akhirnya menyebut Firman mengundurkan diri karena merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan.
Meski demikian, saat diminta menjelaskan apa yang menyebabkan Firman merasa tidak nyaman, saksi tidak mampu memberikan jawaban lebih lanjut.
Perkara ini bermula dari gugatan Firman terhadap PT FEI terkait berakhirnya hubungan kerja dan hak-hak ketenagakerjaan yang menurutnya belum dipenuhi.
Dalam gugatannya, Firman menuntut pembayaran pesangon serta kekurangan upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp86 juta.
Kuasa Hukum Penggugat Pertanyakan Aturan Perusahaan
Usai persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., mengungkapkan sejumlah hal yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan memadai dari dua saksi yang dihadirkan tergugat.
Salah satunya mengenai keberadaan peraturan perusahaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja.
"Pertama, ketika kami mempertanyakan peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, ternyata mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, tetapi berdasarkan instruksi dari pihak perusahaan," ujar Prana.
Menurutnya, keberadaan peraturan perusahaan penting karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja, termasuk ketika terjadi persoalan antara perusahaan dan karyawan.
Prana juga mempertanyakan proses yang berujung pada pengunduran diri Firman. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, sebelum mengundurkan diri, Firman terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan.
Dalam pembicaraan tersebut, menurut Prana, Firman dihadapkan pada dua pilihan, yakni menerima pengurangan gaji atau mengundurkan diri.
"Sebelum pengunduran diri dilakukan, ternyata ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada pembicaraan sebelumnya. Itulah asal mula pengunduran diri ini," katanya.
Prana menjelaskan, Firman sempat memilih opsi pengurangan gaji. Namun, perkembangan berikutnya justru berujung pada pengunduran diri yang kini dipersoalkan melalui gugatan di PHI Bandung.
Ia juga mempertanyakan mekanisme penyerahan surat pengunduran diri Firman yang disebut disampaikan kepada Hardian, bukan melalui atasan yang menurutnya seharusnya menerima surat tersebut.
"Itu juga yang saya pertanyakan. Seharusnya melalui yang bersangkutan karena secara struktur berada di atasnya. Tetapi ternyata tidak demikian," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya intimidasi dalam proses pengunduran diri tersebut, Prana tidak memberikan kesimpulan tegas. Namun, ia membuka kemungkinan adanya tekanan yang dialami Firman.
"Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Mungkin ada sedikit tekanan," katanya.
Prana mengaku belum sepenuhnya puas dengan keterangan kedua saksi dari pihak perusahaan. Menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka.
"Sebenarnya masih kurang juga. Tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa keterangannya kurang terbuka," ujarnya.
Dalam menangani perkara tersebut, Prana tergabung bersama tim kuasa hukum penggugat, yakni Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.
Kuasa Hukum Tergugat Serahkan Penilaian kepada Hakim
Sementara itu, kuasa hukum PT FEI, Nurholis Fathur Rahman, menyatakan seluruh keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan merupakan bagian dari proses hukum yang penilaiannya menjadi kewenangan majelis hakim.
"Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari gugatan sampai pemeriksaan saksi hari ini, merupakan bagian dari hukum acara," katanya.
Menurut Nurholis, keterangan yang diberikan saksi dari bagian keuangan telah sesuai dengan kapasitas dan tugasnya di perusahaan.
"Menurut saya, jawabannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari keuangan," ujarnya.
Ketika dimintai tanggapan mengenai kesan bahwa saksi tidak memberikan jawaban secara terbuka, Nurholis enggan memberikan penilaian lebih jauh.
Ia menyebut penilaian terhadap keterangan saksi, termasuk ada atau tidaknya hal-hal yang dinilai negatif selama pemeriksaan, sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim.
"Sebagai kuasa hukum, saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan saya. Itu kembali kepada penilaian Majelis Hakim," katanya.
Meski demikian, Nurholis mengaku cukup puas dengan jalannya pemeriksaan dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat.
"Kalau kesimpulan saya, sebenarnya saya cukup puas terhadap persidangan hari ini," ujarnya.
Persidangan perkara perselisihan hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha dan PT Fiako Enjiniring Indonesia selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026), dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak.
Dalam tahapan tersebut, penggugat dan tergugat akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi yang telah diperiksa selama persidangan, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.**
