Notification

×

Iklan

Iklan

Anggota Komisi V Maula Akbar Dorong Upaya Pengurangan Anak Tidak Sekolah Terus Diintensifkan

Sabtu, 21 November 2026 | 20:34 WIB Last Updated 2026-11-22T14:35:08Z

Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat , Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol 


BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menimalisir usia anak bersekolah yang akan membentuk tim pemburu Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga tingkat desa dan kelurahan, dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah.


Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengurangan ATS, di antaranya pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk memperluas akses anak bersekolah. Pada 2026, pembangunan Unit Sekolah Baru dilakukan di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru di 3 lokasi. Daerah yang menjadi tempat pembangunan infrastruktur tersebut yaitu Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon dan Purwakarta.paparnya, Sabtu (21/11/2026). 


Terkait hal tersebut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra), Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol memberikan apresiasi,menyambut positif dan mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. 


Selain itu juga Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga membuat terobosan pendidikan terbaru bernama Program Jabar Sakola (PJS). Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan masyarakat dan menekan angka putus sekolah di Jawa Barat melalui serangkaian skema bantuan pendidikan yang komprehensif. Dana yang disediakan mencapai Rp211 miliar.


Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga membangun ruang kelas baru. Total ruang kelas baru yang dibangun tahun ini sebanyak 203 ruang di 102 sekolah. 


Rianciannya, 114 ruang SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/ berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB,


Upaya Pemprov Jabar mengurangi ATS tak berhenti sampai di situ.Disdik  telah menginstruksikan operator sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah atas untuk memperbaiki data siswa dalam data pokok pendidikan (dapodik), seperti nomor induk siswa nasional (NISN), nama, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung. Kesalahan memasukkan data mengakibatkan siswa tidak terdaftar sebagai siswa aktif sehingga tercatat sebagai anak tidak sekolah.


lebih lanjut dikatakan A Ula sapaan akrab  wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Barat 10 yang meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini,Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan,tegas legislator partai berlambang kepala burung garuda ini.


Oleh karena itu, Dinas Pendidikan kota/ kabupaten untuk mengingatkan operator SD hingga SMP agar memperbaiki data siswa di dapodik dan disesuaikan dengan data yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Pendidikan Jawa Barat pun akan meminta operator di SMA, SMK, SLB untuk melakukan hal serupa.


Ditambahkan Maula Akbar yang juga Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Barat ini untuk mencapai target tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat.keberhasilan penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keberanian aparatur untuk memeriksa langsung kondisi masyarakat. Menurut dia, laporan berjenjang tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian masalah yang seharusnya bisa ditangani melalui koordinasi dan pendekatan yang tepat.(red/akp)

×
Berita Terbaru Update