Caption : Staf Ahli Menteri Komdigi Molly Prabawaty menerima cendera mata dari Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan, didampingi Ketua Panitia BDSF 2026 Yedi Supriyadi, di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Pers didorong mengambil peran aktif dalam mencegah kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), terutama penipuan yang memanfaatkan tiruan wajah dan suara. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan jurnalis tidak cukup hanya memberitakan kasus, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat dan memastikan akurasi informasi di tengah maraknya manipulasi digital dan hoaks.
Penegasan itu disampaikan Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Forum tersebut digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) untuk memperkuat literasi, perlindungan, dan kepercayaan publik di ruang digital.
Menurut Tantan, perkembangan AI membawa tantangan baru bagi keamanan masyarakat. Teknologi yang mampu meniru identitas seseorang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan penipuan dengan cara yang semakin sulit dikenali.
“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan.
Karena itu, peran pers perlu melampaui pemberitaan setelah kejahatan terjadi. Jurnalis juga perlu membantu masyarakat mengenali risiko, memeriksa kebenaran informasi, dan meningkatkan kewaspadaan sebelum mengambil keputusan.
1. Kejahatan digital berbasis AI menuntut kewaspadaan baru
Pemanfaatan AI membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi informasi dan identitas. Tiruan suara maupun wajah dapat digunakan untuk membangun kepercayaan korban, termasuk dalam modus social engineering.
Risikonya tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial. Manipulasi gambar dan suara juga berpotensi memicu persoalan sosial ketika konten palsu dipercaya sebagai kenyataan atau digunakan untuk merusak reputasi seseorang.
Ketua JHB, Suyono Widik, menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut merupakan respons terhadap maraknya kejahatan yang memanfaatkan teknologi AI.
Melalui forum ini, penyelenggara ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko di ruang digital. Selain itu, mereka mendorong kolaborasi berbagai pihak agar pemanfaatan teknologi berlangsung lebih aman dan bertanggung jawab.
Tantangan tersebut semakin relevan karena masyarakat menerima informasi melalui beragam kanal digital. Dalam situasi seperti ini, tampilan visual, suara yang terdengar meyakinkan, atau pesan yang mengatasnamakan orang tertentu tidak cukup menjadi bukti kebenaran.
Oleh sebab itu, masyarakat perlu memeriksa sumber informasi dan melakukan konfirmasi melalui saluran resmi sebelum mempercayai pesan, menyebarkan konten, atau melakukan transaksi.
2. Pers harus menjadi benteng terakhir melawan hoaks
Di tengah perkembangan teknologi, akurasi tetap menjadi fondasi utama kerja jurnalistik. Informasi yang beredar cepat belum tentu benar. Sebaliknya, konten yang terlihat meyakinkan juga belum tentu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
Tantan menilai tantangan tersebut semakin besar di tengah maraknya hoaks dan fenomena post-truth, ketika persepsi atau keyakinan dapat lebih memengaruhi masyarakat dibandingkan fakta yang telah diverifikasi.
“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan verifikasi sebagai bagian penting dari tanggung jawab pers. Wartawan perlu menguji informasi, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, dan memastikan materi yang digunakan tidak menyesatkan publik.
Selain itu, jurnalis perlu berhati-hati ketika menerima rekaman suara, foto, atau video yang belum jelas asal-usulnya. Jika terdapat indikasi manipulasi, redaksi perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum memublikasikannya.
Pers juga memiliki ruang untuk memperkuat edukasi publik melalui berita yang menjelaskan modus penipuan, cara memeriksa sumber, serta langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko.
Dengan demikian, pemberitaan tidak berhenti pada pengungkapan peristiwa. Informasi yang akurat juga dapat membantu masyarakat memahami ancaman dan mengambil keputusan secara lebih bijak.
3. Literasi digital dan kolaborasi menjadi kunci perlindungan
Penguatan keamanan digital tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan data, sedangkan media berperan menyampaikan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman publik.
Suyono mengatakan forum tersebut mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik”.
“Tujuannya menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” ujar Suyono.
Melalui pendekatan lintas sektor, forum ini diharapkan memperkuat kesadaran bersama mengenai penggunaan teknologi secara aman. Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi digital, kewaspadaan terhadap manipulasi AI, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut mengapresiasi penyelenggaraan forum yang digagas PWI Jawa Barat dan JHB tersebut.
Meski tidak dapat hadir langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, Farhan berharap kegiatan itu berlangsung lancar dan mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan ruang digital.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari dorongan agar edukasi dan perlindungan digital tidak berhenti pada diskusi. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman praktis untuk mengenali risiko, sedangkan berbagai pihak perlu memperkuat koordinasi dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi.
Dukungan Lintas Sektor Perkuat Keamanan Digital
Penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026 mendapat dukungan lintas sektoral dari unsur pemerintah, perbankan, regulator, dan dunia usaha. Dukungan tersebut melibatkan Kemkomdigi, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia (BI), BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUJ, dan Semen Kujang.
Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi digital, mendorong keamanan transaksi, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan (AI).(red/***)
