Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Dr.H.Taufik Hidayat,SH.,MH,(foto Istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 119/KS.01.01/Dinkes tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat terhadap dampak Erupsi dan Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kesiapsiagaan terhadap dampak sebaran abu vulkanik dilakukan dengan menyiapkan posko dan lokasi pengungsian. Pemprov Jabar juga mengaktifkan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, pos kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Saat ini, erupsi abu vulkanik Gunung anak Krakatau, telah menyebar ke berbagai daerah. Salah satunya juga melanda beberapa daerah di Jabar.Kondisi itu harus disikapi dengan kesiapsiagaan dari jajaran pemerintah untuk dilakukan langkah antisipasi.
Terkait hal tersebut Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Dr.H.Taufik Hidayat,SH.,MH,mendukung dan memberikan apresiasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar untuk melindungi masyarakat Jabar dari bahaya abu vulkanik.Hal ini merupakan bukti keseriusan dari Pemprov Jabar untuk melindungi warganya ungkap wakil rakyat dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung ini dalam keterangannya kepada media .
Lebih lanjut dikatakan Kang Taufik sapaan akrab Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar, menyampaikan melalui surat edaran itu merupakan payung hukum untuk mencegah dampak abu vulkanik.
Surat Edaran itu, juga menjadi dasar hukum, untuk membuat langkah teknis untuk penanganan efek abu vulkanik mulai dari fasilitasi logistik serta dukungan sarana dan prasarana.
Langkah antisipasi itu, merupakan bagian dari upaya penanganan bencana pada umumnya.
Ditambahkan legislator partai berlambang kepala burung garuda ini antisipasi dalam penanganan dampak abu vulkanik ini sebagai bagian dari langkah antisipasi bencana, perlu ditingkatkan koordinasi lintas instansi pemerintah,pungkas peraih gelar doktor bidang hukum .(red/adpar.)
