Caption : Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Pradi Supriatna,saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan, di Kota Depok, Jumat (5/12/2025)
Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan ini hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya Bencana Ekologis, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya seperti yang terjadi baru-baru ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut Bang Haji PS sapaan akrab legislator partai berlambang burung garuda ini, “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan serupa. Banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah bukan sekadar tragedi, tapi menjadi alarm bahwa pembangunan tanpa memperhatikan karakter alam dan lingkungan membawa dampak yang sangat serius,” ujar Pradi disela kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan, di kediamannya, Kota Depok, Jumat (5/12/2025) malam.
Selain itu, Pradi juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang bergerak cepat dalam memberikan bantuan terhadap daerah terdampak bencana di Sumatera.
“Kepedulian terhadap saudara saudara kita di Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah bukti bahwa saat bencana datang, rakyat Indonesia bisa bersatu. Terima kasih kepada seluruh pihak perorangan, lembaga, maupun perusahaan yang mengulurkan tangan. Bantuan Anda tidak hanya materi, tetapi juga menghadirkan semangat solidaritas yang sangat dibutuhkan,” ungkap Pradi.
Pada kesempatan itu, Kang PS yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok itu menilai sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun dia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus selalu dibersamai dengan pengawasan yang ketat, khususnya terkait dampak lingkungan.
Sementara itu Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah yang turut hadir pada kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen DPRD Jabar dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan.
“Di Jawa Barat, kita berkomitmen menjadikan kondisi alam sebagai pijakan setiap rencana pembangunan baik tata ruang, infrastruktur, permukiman, hingga kawasan industri. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi tanggung jawab jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusdy.
Dia menambahkan, dialog seperti ini juga penting untuk memastikan bahwa program Pemerintah tetap transparan, akuntabel, serta berpihak pada keberlanjutan lingkungan masyarakat.
“Kami bersyukur atas perhatian anggota DPRD Jawa Barat yang konsisten mendampingi masyarakat melalui fungsi pengawasan. Ruang dialog seperti ini memastikan pemerintahan tetap akuntabel dan aspirasi publik benar-benar terwadahi,” pungkasnya.(Adv)
