Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tedy Rusmawan A.T., M.M.saat kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024-2025. di Digitech University (Universitas Teknologi Digital) Kampus 1, Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung. Selasa, (29/07/2025).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tedy Rusmawan A.T., M.M., wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi.Melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024-2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Digitech University (Universitas Teknologi Digital) Kampus 1, Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung. Selasa, (29/07/2025).
Dalam kegiatan reses ini,H. Tedy Rusmawan menyerap langsung aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas umum, hingga peningkatan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Reses merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihannya guna mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat,ungkap Sekretaris Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
 |
| Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tedy Rusmawan A.T., M.M foto bersama seusai kegiatan reses |
Kang Tedy sapaan akrab legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini,menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam forum tersebut.
“Kegiatan reses ini sangat penting sebagai media komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Kami akan perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan prioritas warga agar dapat ditindaklanjuti di tingkat provinsi,” ungkap Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan ini.
Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan dialogis. peserta yang hadir terlihat antusias menyampaikan masukan, saran, dan harapan terkait pembangunan di wilayah mereka.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan masyarakat terus terjalin, serta aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.(Red/AdPar)
