KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Hari Bumi Sedunia, WALHI dan para pegiat lingkungan hidup dari seluruh Jawa Barat yang tergabung dalam Koalisi Gerak Sabumi. menggelar aksi damai dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia di depan Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/6/2025). Aksi ini merupakan seruan moral dan politik untuk mendesak negara khususnya Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat agar mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan reforma agraria dan keadilan ekologis.
Koalisi Gerak SaBumi terdiri dari jaringan organisasi akar rumput seperti Serikat Petani Pasundan (SPP), LBH Bandung, Paguyuban Tani Cemerlang, FORMASI Desa IWUJ, XR Indonesia (Bandung dan Sukabumi), Ashikan Bumi, SEPETAK Karawang, Perkumpulan Aktivis 98, Komunitas Kesenian Gerbong Bawah Tanah, LION, Front Pembela Padaringan, Accidentally dan Peluru Kata, Paguyuban Margasoka, JATAYU, FPPMG, FPMR, FARMACI, KPA Jabar, PAPANAS Subang, FK3I, PSDK, PMN Nusantara, Perpustakaan Punggung, Kampung Bamboo, dan puluhan komunitas lainnya yang selama ini terlibat aktif dalam gerakan sosial ekologis di Jawa Barat.
Setelah aksi di Gedung Sate, perwakilan massa aksi diterima secara resmi dalam audiensi yang berlangsung di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat. Audiensi ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Jabar
Mereka menyampaikan pernyataan resmi dukungan agar pemerintah provinsi Jawa Barat terus melaksanakan pembangunan yang senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Mereka juga menyampaikan aspirasi-aspirasi mengenai keresahan mereka akan bahaya perusakan lingkungan.
Koalisi Gerak SaBumi menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria sejati di Jawa Barat
2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agraria Provinsi Jawa Barat sebagai forum lintas sektor yang melibatkan rakyat, DPRD, akademisi, dan pemerintah
Menanggapi tuntutan tersebut,Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H.Raden Tedi,S,T,.M.M menyatakan apresiasi atas pernyataan sikap yang disampaikan, dan kami di Komisi IV membuka ruang seluasnya bagi masyarakat untuk menindaklanjuti apa yg telah disampaikan tersebut.
DPRD Jabar mendukung penuh terhadap perjuangan rakyat yang selama ini mengalami ketimpangan penguasaan tanah dan perampasan ruang hidup.
“Kami dari Fraksi PAN menyatakan siap secara politik dan kelembagaan untuk mendukung pembentukan Dewan Pertimbangan Agraria Jawa Barat. Ini bukan sekadar permintaan dari masyarakat sipil, tapi bagian dari mandat konstitusi untuk menghadirkan keadilan agraria yang telah lama dikhianati oleh model pembangunan yang eksploitatif. Reforma agraria harus menjadi prioritas DPRD Jawa Barat, bukan hanya dalam pidato, tapi dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.”
“Kami juga menegaskan bahwa Bumi bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh korporasi, melainkan ruang hidup yang harus dikuasai dan dilindungi oleh rakyat. Tanah bukan aset ekonomi belaka, melainkan sumber kehidupan, identitas, dan keberlangsungan budaya petani dan masyarakat adat. Jawa Barat tidak boleh terus membiarkan konflik agraria terjadi karena pembiaran struktural.”
Kang Tedi juga menyebut bahwa Fraksi PAN akan mendorong penguatan kelembagaan reforma agraria di tingkat provinsi untuk mendukung visi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Aksi Hari Bumi ini menjadi penegas bahwa isu lingkungan tidak terpisah dari politik dan kebijakan publik. Ribuan massa mengingatkan bahwa tanpa keberpihakan pada rakyat dan alam, Jawa Barat hanya akan terus mengulang krisis sosial dan ekologi yang merusak generasi mendatang.(Red/AdPar)
