Caption :Anggota Pansus IV DPRD Jabar H.Aep Nurdin, S.Ag., M.Si.saat rapat dengan Tim Tenaga Ahli terkait Ranperda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. Kamis(16/05/2024).
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Dengan Tim Tenaga Ahli Terkait Dengan Rancangan Peraturan tentang penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. Kamis(16/05/2024).
Rapat Kerja Dengan Tim Tenaga Ahli dipimpin Wakil Ketua Pansus Muhamad Sidkon Djampi dari fraksi PKB. Menghadirkan Direktur Pendidikan Non Reguler ITB Prof.Ridwan Sutriadi, S.T., Ph.D., Sebelumnya Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.
Anggota Pansus IV DPRD Jabar H.Aep Nurdin, S.Ag., M.Si. pada kesempatan tersebut memberikan beberapa pandangan/masukan terkait pembahasan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045 sangat penting,ini akan menjadi acuan pembangunan Jabar selama dua dekade ke depan.
Lebih lanjut dikatakan Mang Aep sapaan akrab wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar III Kabupaten Bandung Barat ini,menyoroti ranperda RPJPD Jabar,pihaknya sebelumnya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah di Jabar seperti Kota Cimahi,,Kabupaten Bandung serta konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Menurut politisi partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini hasil dari kunker Pansus IV tersebut, Mang Aep mencatat ada penyeragaman dari pusat dan daerah,padahal ada perbedaan karakteristik setiap daerah,tuturnya.
Selanjutnya pandangannya terkait Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Jawa Barat bagaimana untuk mencapai Indonesia emas 2045, bagaimana dengan sdm dan pendidikan seperti apa artinya dalam 20 tahun kedepan akan banyak perubahan.Kemudian terkait tata kelola pemerintahan pandanganya seperti apa karena apa yang dilihat di Kota/kab Jabar.dicontohkanya kabupaten Bandung Barat anggaran APBN dan APBD dengan sekian triliun dengan PAD sekian habis untuk biaya pegawai/biaya rutin sehingga tidak ada resposen seperti itu,papar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kemudian Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,berbicara soal sumber daya alam karena hal ini akan menjadi perubahan yang sangat luar biasa kalau tidak ada pembatasan terkait kebijakan.
Masukan-masukan ini menjadi suatu yang penting karena 20 puluh tahun kedepan itu generasinya sudah berubah,mungkin yang duduk bukan kita lagi,tetapi generasi berikutnya satu sisi sebagai subjek dan satu sisi sebagai objek.Model gubernurnya juga berubah dan kepemimpinan nasional berubah,jadi masukan-masukan ini penting biar Jabar ini juga maju tapi berkeadapan.
Terus terkait dengan budaya atau kultur masyarakat ini juga seperti apa pandangannya karena setiap daerah memiliki kekhasan kultur dan budaya, itu mungkin pak Prof terkait dengan beberapa hal,mudah-mudahan pembahasan RPJPD ini tentunya apa yang ditarget Nasional ini bisa tercapai khususnya Jabar.
Sebenarnya provinsi tidak begitu sulit karena tugas kita hanya membagi target ke Kabupaten dan Kota.Karena yang punya angggaran itu kabupaten/Kota.Seperti waktu kunker ke daerah,Tutup aleg yang mewakili dapil Jabar 3 Kabupaten Bandung Barat ini.(Rie/AdPar)
