KET: Anggota DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., menghadiri kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Panyileukan Tahun 2023, di Kantor Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Senin, (13/2/2023). Ariel/Humpro DPRD
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Anggota DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., menghadiri kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Panyileukan Tahun 2023, dengan tema 'Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kualitas Infrastruktur Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', di Kantor Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Senin, (13/2/2023).
Dalam sambutannya, Andri Rusmana yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung itu, mendorong program-program yang diusulkan dalam kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan ini, khususnya terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di kewilayahan agar lebih efektif.
"Saya juga berharap ke depannya program-program yang direncanakan jangan sampai ada timpang tindih antara usulan reses dan usulan Musrenbang. Karena ketika ada tumpang tindih, maka salah satu usulan tidak akan terserap secara maksimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, usulan yang dirumuskan dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan reses DPRD Kota Bandung dapat terserap secara maksimal. Sehingga berdampak luas bagi masyarakat yang berada di empat kelurahan di Kecamatan Panyileukan.
Selain itu, terkait pemulihan ekonomi sebagai tema yang diangkat dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Panyileukan, hal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara instan melainkan dibutuhkan proses yang cukup panjang.
Dengan demikian, maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di tingkat kewilayahan haruslah yang mampu menunjang dari proses pemulihan ekonomi tersebut.
"Kita melihat jantungnya proses pemulihan ekonomi ini kan ada di UMKM, dan UMKM di Kecamatan Panyileukan sejauh ini sudah sangat luar biasa dari aspek pembinaannya. Mudah-mudahan, upaya ini menjadi tolok ukur kita untuk segera bangkit pascapandemi," ucapnya.
Andri pun menekankan tentang pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintahan di tingkat kewilayahan, dengan Pemerintahan Kota Bandung, bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintahan Pusat, dalam rangka mendukung hadirnya pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang optimal.
Bahkan, dunia internasional saat ini tengah menyusun program dengan pola pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan yaitu SDGs.
Maka, jika pola pembangunan berkesinambungan tidak mampu dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik mulai dari tingkat kewilayahan, imbasnya adalah tantangan yang ada di Kota Bandung saat ini dan ke depannya tidak akan pernah terselesaikan dengan baik.
"Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandung, khususnya di tingkat kewilayahan cukup banyak yang harus segera diselesaikan, di antaranya persoalan banjir, sampah, dan kemacetan. Maka dari itu dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, persoalan yang besar jika dilakukan secara bersama-sama, mudah-mudahan dapat terselesaikan secara optimal," katanya.*
