Caption : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos.pada acara West Java International Forum for Democracy
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., menegaskan bahwa legislatif memiliki komitmen untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat ini menuturkan, demokrasi telah mengalami kemunduran di seluruh dunia. Masa depannya masih belum pasti, bergantung pada banyak variabel sosial-politik.
Demikian hal tersebut disampaikan politisi senior Partai Demokrat Achdar saat menjadi pembicara pada acara West Java International Forum for Democracy, yang digagas Kesbangpol Jabar dan DPRD Jabar di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung Kamis .
“Di Jawa Barat, kita juga menghadapi beberapa kelompok masyarakat yang menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti tidak menghargai hak asasi manusia, polarisasi yang tidak perlu, dan pesatnya berita bohong di era digital yang kita hadapi saat ini,” ungkap Anggota Legislatif (Aleg) partai berlambang bintang mercy ini.
Lebih lanjut dikatakan AHD sapaan akrab akrab H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos.Namun demikian, menurutnya justru pada saat-saat sulit seperti ini, berbagai pihak harus tetap teguh pada komitmen bersama untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas demokrasi
“Alasan utama mengapa forum ini dibuat adalah untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menentukan praktik terbaik untuk membangkitkan kembali demokrasi. Hal tersebut itu harus dilalui dengan melakukan diskusi, perbincangan, berbagi ide antara satu dengan yang lainnya,” terangnya.
AHD menjelaskan, acara ini digelar oleh Kesbangpol dan DPRD dalam rangka meningkatkan rating Jawa Barat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang saat ini masih berada di urutan nomor 9 nasional.
“Hal ini karena salah satu indikatornya adalah informasi tentang berapa perda yang dihasilkan oleh Bapemperda Perda Jabar merupakan penilaian yang masuk dalam kategori mutlak,” jelas Aleg daerah pemilihan Jabar IX Kabupaten Bekasi ini.
Sehingga, kata politisi Partai Demokrat ini dengan upaya kegiatan ini diharapkan rating IDI Jabar pada tahun 2023 mendatang, bisa meningkat masuk dalam rating 3 besar nasional sejajar dengan daerah Jawa lainnya seperti DKI, Jatim, Jateng dan Yogyakarta. (Rie/AdPar)
