 |
| Caption : Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menerima perwakilan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merah Putih Hitam Kota Bandung, di Ruang Ketua DPRD Kota Bandung, Kamis (29/9/2022).Indra/Humpro DPRD |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menerima perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merah Putih Hitam Kota Bandung, di Ruang Ketua DPRD Kota Bandung, Kamis (29/9/2022).
Perwakilan dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merah Putih Kota Bandung ini menemui Ketua Dewan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menekankan solusi bagi dampak kenaikan harga BBM.
Berkenaan dengan keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September 2022, DPC Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merah Putih Hitam Kota
Bandung merasa bahwa keputusan tersebut tidaklah tepat. Apalagi kebijakan itu diterapkan di era pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Keputusan untuk menaikkan harga BBM tersebut telah berdampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, karena dampak dari kenaikan harga BBM tersebut dapat membuat efek domino dalam perekonomian masyarakat yang efeknya kami rasa sungguh luar biasa,” kata Zulfan, perwakilan DPC Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merah Putih Kota Bandung, yang menemui Tedy Rusmawan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan aspirasi kepada Tedy Rusmawan agar dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Mereka meminta pemerintah melakukan pemetaan anggaran supaya tepat sasaran bagi masyarakat yang memerlukan.
Mereka juga mengimbau pemerintah membuat klasifikasi pengguna kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi. Pemisahan berdasarkan klasifikasi itu diharapkan mampu menyalurkan subsidi BBM betul-betul diterima oleh warga yang membutuhkan.
Ia juga berterima kasih dengan penerimaan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan sehingga mendapatkan kesempatan beraudiensi dan menyampaikan aspirasi.
Ketua Dewan Tedy Rusmawan mengatakan, DPRD Kota Bandung terus mengupayakan masukan kepada Pemkot Bandung agar menjalankan langkah-langkah untuk menekan dampak kenaikan BBM di tengah masyarakat.
“Kita harus beri subsidi di beberapa sektor agar kenaikan harga BBM ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat,” katanya.
Tedy menjelaskan, DPRD Kota Bandung telah melayangkan surat agar pemerintah pusat mengurungkan kenaikan harga BBM. Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bandung telah menyampaikan surat terbuka dalam sikap penolakan kenaikan harga BBM.
Dasar penolakan itu antara lain, keputusan menaikkan harga BBM dilakukan di saat Amerika Serikat dan Malaysia menurunkan harga BBM. Kenaikan harga BBM memicu efek domino berupa kenaikan harga barang lain, dan memicu lahirnya kelompok miskin baru di Kota Bandung.
Selain itu, ia juga akan menyampaikan masukan kepada Pertamina agar tidak menambah beban masyarakat terkait kelancaran pasokan BBM. Dari laporan warga Kota Bandung, antrean di jalur pengisian Pertalite terus padat dan mengantre setiap hari. Bahkan beberapa waktu harus menunggu truk pengantaran BBM tiba di sejumlah SPBU.
“Di lapangan belakangan ini begitu lumrah orang mengantre isi BBM khususnya jenis Pertalite. Kita minta Pertamina menambah nozzle supaya menambah jalur antrean, dan pasokan BBM stabil supaya tidak ada keterlambatan dan antrean panjang warga,” ujarnya.
Secara khusus, Tedy mengapresiasi langkah para pelajar dan mahasiswa yang terus bergerak memperjuangkan hak-hak rakyat. Sebelumnya, Tedy juga menerima perwakilan dari himpunan-himpunan serikat buruh dan pekerja yang mengalami dampak besar dari kenaikan harga BBM.
“Tentu bersama kami di DPRD, kami juga terus membuka aspirasi, meminta masukan dari teman-teman pelajar dan mahasiswa, atau pihak manapun, biar sama-sama menyuarakan dan meringankan beban masyarakat,” ujar Tedy.*
