Caption : Anggota DPRD Provinsi Jabar, Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol saat melakukan kegiatan reses bertempat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Kamis (7/7/2022)
DEPOK.LENTERAJABAR.COM,- Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan kegiatan
Reses III tahun sidang 2021-2022 di Daerah Pemilihan masing-masing.
Masa reses ini adalah
bagian kerja Anggota Dewan di luar persidangan. Untuk DPRD Jabar, masa reses
ini dimulai sejak 5 Juli sampai dengan 14 Juli 2022.
Anggota DPRD Provinsi Jabar, Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol melakukan kegiatan reses bertempat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Kamis (7/7/2022)
Bunda Sum sapaan akran Hj.Sumiyati biasa disapa koleganya mengatakan, reses merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah serta terkait bantuan-bantuan yang digulirkan oleh pemerintah khususnya provinsi Jawa Barat.
Dalam dialognya dengan masyarakat politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat diantaranya,persoalan yang urgent masalah pendidikan anak masuk sekolah SMAN/SMK negeri, kurangnya pembangunan sekolah SMPN & SMAN di kota depok.
Selain hal tersebut konstituen menyampaikan persolan kesehatan,perekonomian dan pendidikan terutama menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021-2022.
Menanggapi aspirasi / keluhan warga terkait PPDB, Sum mengatakan, bahwa masalah Zonasi saat PPDB yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemprov Jabar setiap menjelang PPDB, memang banyak masyarakat merasa dibebani,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 8 meliputi kota Bekasi-Depok ini,
Namun, masalah zonasi ini akan kita tindak lanjuti dan dibahas di DPRD Jabar, karena kita sadarin bahwa cukup banyak anak yang berprestisi tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan karena dibatasi oleh zonasi,kata legislator partai berlambang banteng moncong putih ini.
Untuk itu, saya berterima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi soal PPDB terutama soal Zonasi. Semakin banyak keluhan masyarakat tentang zonasi, tentunya akan lebih serius DPRD Jabar khususnya Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, yang didalamnya ada bidang Pendidikan,pungkas Anggota Komisi III DPRD Jabar ini. (Rie/AdPar)