.

Pemprov Jabar Pastikan Peserta Didik Tidak Mampu Mendapatkan Bantuan Keuangan

Caption : Gubernur Jabar, Ridwan Kamil didampingi Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi (kanan) dan Sekdisdik , Yesa Sarwedi (kiri) saat memberikan keterangan kepada media  terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 di kantor Disdik Jabar Jl. Dr. Rajiman No.6,Kota Bandung, Selasa (7/6/2022).

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-  Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 Tahap 1 untuk tingkatan SMA, SMK dan SLB mulai dibuka serentak se Jawa Barat kemarin, Senin 6 Juni 2022 .

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan, sejauh ini sebanyak 138 ribu calon peserta didik sudah mendaftar melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023.

"Ini hari kedua jumlah yang tadi tercatat sudah 138 ribuan, dalam hitungan 30 menit sudah 7 ribuan se-Jabar pada mendaftar," ungkap Kang Emil sapaan akrab pria berkacamata ini kepada media di kantor Disdik Jabar Jl. Dr. Rajiman No.6,Kota Bandung, Selasa (7/6/2022).

Pemprov Jabar memastikan peserta didik yang tidak mampu mendapatkan bantuan keuangan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Dengan itu, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran ratusan miliar untuk pendidikan gratis.

Menurut Kang Emil, dari jumlah itu Pemprov Jabar ingin mewujudkan pendidikan yang adil terutama bagi warga yang tidak mampu. Sehingga, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar bekerja sama dengan sejumlah yayasan sekolah swasta.

"Mau sekolah negeri swasta sama saja, tidak bedanya. Kesuksesan tidak selalu diukur sekolah formal. Untuk mendukung keadilan tadi, anggaran untuk warga tidak mampu, kalau di negeri pasti full gratis kalau swasta kita kasih uang," jelasnya.

Lebih lanjut dikataknnya, jumlah peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, tahun lalu sekolah swasta hanya menerima 70 peserta didik yang mendapatkan bantuan sekolah gratis.

"Sekarang kita buat program sekolah swasta peduli duafa. Ribuan anak duafa yang nanti sekolahnya swasta tak perlu bayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun,"jelas kang Emil.

Hal itu dikarenakan Disdik Jabar hanya bekerja sama dengan satu sekolah swasta di satu daerah. Namun, di tahun ini Disdik Jabar bekerja sama dengan ratusan sekolah swasta untuk menerima peserta didik KETM.

"Satu kota bisa 700-an siswa, atau kursi dari swasta. Kita kalikan dengan 27 daerah. Jadi Bisa ribuan (kuota pendidikan gratis). Di atas lima ribu. Ini luar biasa,"tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi menambahkan, Pemprov Jabar memberikan keringanan biaya sekolah untuk setiap peserta didik Rp 700 ribu melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Kemudian, pihaknya menyiapkan subsidi bagi peserta KETM yang bersekolah di swasta senilai Rp 2 juta per tahun.

"Anggaran BPMU itu Rp 900 miliar tahun ini. Untuk subsidi sekolah swasta yang jalur KETM, totalnya Rp 14 miliar tahun ini," jelas Dedi.

"Untuk siswa miskin ini daftar dulu jalur afirmasi KETM, ya sebagai bukti pendaftaran. Ini menjadi dasar atau bukti (untuk menerima bantuan subsidi)," pungkasnya.(Rie/Red)