Caption :Pansus 1 DPRD Kota Bandung bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pangan dan Pertanian, serta DPMPTSP melaksanakan rapat kerja membahas realisasi Kinerja T.A 2021, di Ruang Bamus, Rabu (11/5/2022). Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan rapat kerja membahas realisasi Kinerja T.A 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Rabu (11/5/2022).
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1, yaitu Drs. Heri Hermawan, M.Pd; Hj. Salmiah Rambe, S.Pd, M.Sos; Hj. Nenden Sukaesih, SE; Hasan Faozi, S.Pd; H. Sandi Muharam, SE; dan Folmer S.M. Silalahi, ST.
Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury meminta agar dinas dapat secara jelas menunjukkan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari realisasi program-program kerja tersebut.
“Artinya, ini menjadi salah satu PR juga bagi dinas untuk bisa memaksimalkan sehingga ada manfaat dari anggaran yang sudah direalisasikan oleh dinas. Manfaatnya untuk masyarakat apa? Itu yang harus jadi patokan,” ucapnya.
Hal ini juga sejalan dengan anggota Pansus 1, Heri Hermawan yang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari program kerja harus jelas sehingga anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik.
Heri pun menyoroti salah satu program kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perihal jumlah anak sekolah dan santri yang mengikuti pelatihan, yaitu hanya sebanyak 85 anak saja.
“Dari sekian banyak anak sekolah dan santri, kenapa hanya 85 orang? Menurut saya, hanya menghabiskan anggaran saja. Program ini harus ada outcome yang ingin dicapai, bukan hanya memang butuh riset keluar dana,” ujarnya.
Sedangkan, wakil ketua Pansus 1, Riana mendorong agar Disbudpar tidak hanya berfokus pada peningkatan pariwisata saja namun juga kebudayaan supaya keduanya dapat berjalan secara beriringan dan seimbang.
“Kalau saya analisa, ini kegiatan Disbudpar jujur hanya lebih memprioritaskan pada aspek pariwisata. Namun dari sisi anggaran dan dari sisi kegiatan ini sangat jomplang antara pariwisata dan budayanya,” ujarnya.
Selanjutnya, Riana mengatakan jika adanya ketidakseimbangan antara sisi pariwisata dan kebudayaan ini dapat berpotensi menghilangkan sisi budaya tradisional Bandung.
“Kekhawatiran saya, budaya tradisional kita hilang di bumi Bandung. Maksud saya, ke depannya tolong dijadikan bahan koreksi. Ini persoalannya apa? Apakah memang sulit mengkombinasikan budaya tradisional dan pariwisata?” katanya. *
