Caption : Anggota Komisi III DPRD Provisnsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah daerah memerlukan dana dari dalam negeri berupa pajak.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Provisnsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol yang membidangi keungan meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.
Salah satu mitra kerjanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan hasil pemantauan kalangan DPRD Jabar, bahwa kita melihat kinerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya telah cukup bagus, hal ini terbukti dari target yang ditetapkan tercapai .
Keberhasilan ini tersebar di seluruh Cabang Pelayanan Bapenda Jabar di apresiasi Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi PDIP DPRD Provisnsi Jawa Barat. Untuk itu tentunya kita tetap berharap, pihak Bapenda Jabar terus melakukan inovasi sehingga target yang ditetapkan selalu tercapai syukur-syukur melabihi target yang ditetapkan,ungkap Bunda Sum sapaan akrab wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok.
Hasil Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut membuahkan hasil dengan menerima penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Caption : Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik (kedua dari kiri) mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat menerima penghargaan
Penghargaan tersebut diberikan setelah dua perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai Kementerian PANRB memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
Dua perangkat daerah yang mendapat predikat Pelayanan Publik Prima yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar (Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (8/3/2022).
“Pak Gubernur (Ridwan Kamil) selalu memberi banyak arahan, termasuk mengenai pelayanan prima kepada publik. Penghargaan yang kami dapatkan tentu buah dari kerja keras banyak pihak dan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada publik agar terus lebih baik,” katanya.
Selain itu, Dedi menilai capaian tersebut secara tidak langsung menjadi pondasi penting dalam merealisasikan target pendapatan Jawa Barat meski di tengah pandemi Covid-19.
Diketahui, realisasi pendapatan yang ditargetkan pada 2022 sebesar Rp 31 triliun. Tahun berikutnya sebesar Rp 32,7 triliun. Rincian target itu berasal dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 22,8 triliun, transfer pusat Rp 9,9 triliun dn pendapatan lain sebsar Rp28 miliar.
“Kami optimistis bahwa target bisa tercapai, strategi sudah disusun, kerja sedang dilakukan,” pungkas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat ini.(Rie/AdPar)
