Caption : Nunung Nurasiah, S.Pd., saat kegiatan "Short Training Kepala TK dan RA" bersama Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Gunung Djati, di Hotel Shakti Bandung, Kamis (3/2/2022). Saffanah/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNGLENTERAJABAR.COM, -- Anggota DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah, S.Pd., menghadiri kegiatan "Short Training Kepala TK dan RA" bersama Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Gunung Djati, di Hotel Shakti Bandung, Kamis (3/2/2022).
Pada acara ini , Nunung juga sebagai narasumber bersama Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Gunung Djati yaitu Dr. H. Dindin Jamaludin.
Dalam kegiatan ini, Anggota Legislatif (Aleg) Nunung Nurasiah memberiakan materi "PAUD Berkualitas Untuk Peradaban Bangsa”. Materi tersebut merupakan pembentukan dan pembekalan terhadap pendidikan anak usia dini bagi peradaban bangsa kepada para Kepala TK dan RA di Kota Bandung.
Nunung menuturkan, pembekalan atau penerapan pendidikan karakter sejak dini begitu penting. Saat ini Bandung memiliki generasi cerdas serta cakap sosial yang siap untuk menghadapi tantangan arus globalisasi sebagai pencapaian suatu bangsa.
"Oleh karena itu penting sekali bagi kita selaku pendiri menerapkan pendidikan karakter sejak dini. Sebagai contoh dengan bercerita, dikemas dengan kata yang menarik agar bisa diserap oleh anak," ujar politisi peremuan partai Gerindra ini.
Nunung dalam paparannya,menjelaskan bahwa ada kebijakan pusat dalam mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas. Antara lain dengan adanya BOP PAUD; Adanya DAPODIK, yang sangat membantu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan PAUD Berkualitas; Pemberian Insentif guru PAUD di Kota Bandung; Pemetaan guru PAUD seperti kualifikasi, sebaran, PNS dan Non PNS; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Guru PAUD dan Penambahan TK Negeri dengan prioritas untuk layanan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Setelah materi selesai, diadakan sesi tanya jawab di mana salah satu dari peserta menanyakan terkait bagaimana cara mengakses anggaran pemerintah untuk sarana PAUD.
"Untuk mengakses anggaran TK PAUD dan lainnya adalah yang sudah memenuhi standar tertentu. Pertama TK negeri yang menjadi kewajiban, juga TK swasta bisa mengajukan proposal terkait sarana dan prasarana kepada Pemerintah Kota Bandung," pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) 5 Kota Bandung.*
