Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Anggaran bahan bakar minyak
(BBM) truk pengangkut sampah sudah habis karena terdampak recofushing dan
dialihkan untuk penanggulangan pandemic covid-19.hal ini berdampak terhadap
operasional kendaraan pengangkut sampah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat
Prima Mayaningtyas mengatakan UPT PSTR Propinsi Jabar sebagai pengelola TPA
Sarimukti, kehabisan anggaran operasional karena dialihkan untuk penanganan
covid-19.
Menurutnya keterlambatan pengiriman ke Sarimukti ini
karena ada penyesuaian anggaran di proses perubahan anggaran 2021 yang sebagian
terelokasi untuk penanganan COVID-19. "Penyesuaian anggaran diproses
perubahan anggaran 2021," ujar Prima.
Menyikapi kondisi tersebut saat di minta tanggapannya
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat
Daddy Rohanady menyayangkan terhentinya aktivitas pengolahan sampah di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, akibat tidak adanya
pasokan bahan bakar untuk alat berat guna sanitary landfill.
Sehingga sempat terjadi masalah pada pekan lalu, kendati
persoalan tersebut saat ini sudah diatasi. Dia menjelaskan, terhentinya pasokan
bahan bakar solar karena anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jabar hanya cukup sampai Oktober lalu. Anggaran tersebut kata Daddy dipangkas
oleh Pemprov, salah satunya untuk penanganan pandemi Covid-19.
Lebih lanjut dikatakan Daro sapaan akrab Daddy
Rohanady,terhentinya aktivitas di TPA Sarimukti,karena bahan bakar solar untuk
alat berat disana tidak ada. Anggaran nyatanya Cuma sampai Oktober kemarin. Ini
karena salah satunya ada refocussing
anggaran, untuk penanganan Covid-19. Makanya kemarin sempat terjadi penumpukan antrian
truk pembuangan sampah,” ujar Daddy kepada media di Bandung Senin 8 November
2021.
Politisi senior Partai Gerindra ini menyayangkan
persoalan tersebut sejatinya jangan turut disertakan dalam refocussing anggaran
mengingat pentingnya penanganan sampah. Daro berharap, pemerintah dapat lebih
bijak dalam mengambil keputusan dengan memerioritaskan kebutuhan vital
masyarakat, salah satunya mengenai sampah.
“Kami menyayangkan dengan adanya kejadian ini. Kami harap
pemerintah lebih serius dalam menangani persoalan sampah ini, karena berdampak
besar bagi masyarakat. Seharusnya hal yang seperti ini, jangan terkena
pemangkasan anggaran. Sebab urgensinya juga tinggi. Masih banyak hal lain yang
ada anggaran besar, bisa di-refocussing. Contohnya revitalisasi alun-alun dan
sejenisnya. Itu urgensinya tidak ada pada kondisi saat ini,” ucapnya.
Ditambahkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD
Provinsi Jawa Barat ini,berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil
keputusan, khususnya untuk hal-hal penting seperti masalah sampah ini
menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan
hal seperti ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari, tegas wakil
rakyat daerah pemilihan (dapil) jabar XII meliputi Kabupaten Cirebon,Indramayu
dan Kota Cirebon ini.(Rie/AdPar)
