.

Imbas Pandemi Covid-19, Komisi VI DPR RI Pantau Perkembangan Ekonomi di Jabar

Caption : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung 

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-- Pandemi Covid-19 memiliki dampak diberbagai sektor, terutama ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Pandemi Covid-19 juga memberikan tekanan yang cukup berat bagi sektor pariwisata di Jabar.

Demikian hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung politisi partai Nasdem daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) II saat Kunjungan Kerja (kunker)  Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Bandung.

Kunjungan Kerja (kunker) ke Jabar, guna mendapatkan gambaran dan penjelasan atas perkembangan ekonomi di Bumi Parahyangan,kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung .

 Menurut Martin,penurunan jumlah wisatawan tersebut berdampak pada penurunan kinerja beberapa sektor yang terlibat dalam ekosistem pariwisata di Jawa Barat antara lain sektor perhotelan dan hospitality, travel agent serta sektor UMKM, jelasnya .

Adapun mitra kerja yang turut hadir di antaranya Kementerian Perdagangan, PLN, dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). 

Selain itu,Kunker ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana Kemendag menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) di lapangan, bagaimana ketahanan energi nasional yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) serta seperti apa pemulihan ekonomi nasional yang telah berjalan dilihat dari kinerja PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk.

Adapun arah ekonomi baru Jabar pada masa pandemi Covid-19 ini meliputi berbagai macam strategi pemulihan ekonomi. Pertama, menjadikan investasi sebagai unggulan di Jabar, bahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertekad Jabar juara investasi Asia Tenggara. 

Kedua, di bidang kesehatan, saat ini Jabar masih kurang rasio pelayanan kesehatan. Secara teori Jabar butuh tambahan 25 rumah sakit skala besar, serta 5.000 klinik atau puskesmas berbasis desa sebagai garda terdepan sebelum masyarakat masuk ke rumah sakit. Kesehatan penting karena jika warganya semua sakit maka ekonomi tidak akan jalan.

Ketiga, kedaulatan pangan, Jabar butuh gagasan agar neraca pangan bisa mandiri. Kalau untuk padi di Jabar sudah swasembada, tapi urusan telur, ayam, daging sapi, bawang, Jabar belum dimaksimalkan untuk memenuhi ketahanan pangan. Keempat, revolusi digital di era industri 4.0., Jabar terus berproses, hingga saat ini teknologi digital telah mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat.

Kelima, ekonomi berkelanjutan (green economy) terus diupayakan, seperti mobil listrik. Saat ini Jawa Barat, telah menjadi role model sebagai satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang berhasil memaksa kontraktor minyak menyumbang partisipatif interest (PI) sebesar 10 persen. 

Terakhir, yakni regional tourism, di Jabar ada dua kawasan ekonomi khusus (KEK) yakni Metropolitan Rebana dan KEK Lido yang salah satunya akan mengembangkan pariwisata.

Perlu di ketahui Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: Perindustrian ; Perdagangan; Koperasi UKM; BUMN; Investasi; dan Standarisasi Nasional.(Rie/Red)