.

Gubernur Jabar : Perpres tentang Percepatan pembangunan Metropolitan Rebana telah ditandatangani Presiden, Durian Runtuh Pemulihan Ekonomi Jawa Barat

Caption : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 

BANDUNG.LENTERAJABAR,COM
, -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) mengatakan,“Ada kabar baik bagi warga Jawa Barat, khususnya para pelaku dunia usaha.  Perpres tentang Percepatan pembangunan Metropolitan Rebana (Cirebon- Subang -Majalengka) telah ditandatangani Presiden,”Demikian dikatan Gubernur di hadapan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat (KPED Jabar) pada Kamis (23/9/2021) di Gedung Pakuan Bandung. 

Itu artinya akan ada dana APBN sebesar Rp.397 triliun yang bakal digelontorkan pemerintah berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat. Tentu saja ia berharap, dana sebesar itu benar-benar dapat dirasakan oleh para pelaku dunia usaha dalam rangka memulihkan  perekonomian Jawa Barat yang terdampak pandemic Covid-19. 

Gubernur  menyatakan dirinya siap memfasilitasi para pelaku usaha di Jawa Barat untuk bisa meraih peluang bisnis yang disebutnya ibarat “durian runtuh” bagi warga jawa Barat.

Lebih Fokus Menangani Ekonomi

Pada bagian lain  Gubernur RK menyampaikan permohonan maafnya karena baru kali ini dapat  bertemu dengan KPED Jabar. Diakuinya selama beberapa waktu terakhir, ia lebih menghabiskan waktu untuk memastikan penanganan pandemic Covi-19 bisa dikendalikan dan bahkan ditekan di Jawa Barat. Hasilnya memang cukup membuatnya bernafas lega. 

Disampaikan Gubernur bahwa BOR Jabar kini tinggal 6% pada bbeberapa minggu lalu mencapai lebihd ari 91%, sedangkan kasus aktif kini hanya 4000, sangat jauh bila dibandingkan beberapa minggu sebelumnya yang mencapai 120.000 kasus.  Kini ia akan lebih banyak waktu untuk memastikan ekonomi  Jawa Barat juga kembali pulih bahkan melaju lebih pesat lagi.

Dalam kesempatan tersebut, KPED yang dipimpin oleh Ketua Harian, Ipong Witono menyampaikan progress report satu tahun (2019-2020) lembaga  kolaboratif pentahelix penanganan masalah ekonomi terdampak pandemic di Jawa Barat. 

KPED memang diisi oleh perwakilan dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan komunitas/masyarakat. KPED Jabar menjadi satu-satunya lembaga kolaboratif di Indonesia dalam menangani maslaah dampak pandemi Covid-19 di daerah. 

Pada laporan tersebut disampaikan bahwa dalam melakukan penanganan KPED menggunakan paradigm Triple P  (Penyelamatan-Pemulihan-Penormalan), dimana KPED menyampaikan usulan kebijakan dan program kepada Pemerintah yang besifat Proteksi, Afirmatif, dan Insentif. 

Ipong menyampaikan bahwa selama satu tahun bekerja KPED telah menerima 308 aspirasi, mensinkronisasi 61 program, 49 pelaksanaan program quick yield, dan menyampaikan 11 usulan kebijakan dan 39 usulan program.

Yayan Satyana dari Divisi Kajian Ekonomi menyampaikan bahwa  secara makro kondisi Ekonomi Jawa Barat sudah dianggap pulih secara teknis. Namun demikian, kinerja Indikator Mikro KPED menunjukkan sebaliknya, hal ini disebabkan distribusi pertumbuhan selama Triwulan II masih terpusat pada wilayah dengan skala industri ekspor dan perdagangan internasional. 

Berdasarkan kajian tersebut, Tim KPED menyatakan  bahwa kondisi pemulihan ekonomi di Jawa Barat masih memerlukan penyelamatan (P1) walaupun ada beberapa sektor yang sudah normal (P3) dan mengalami pemulihan (P2).  

Dari indikator Ekonomi Makro Pengeluaran menunjukkan bahwa  Gross Fixed Capital Formation: 2021q2 = 7.2%→Q3→Q4, itu artinya saatnya sekarang semua pihak untuk fokus pada  perbaikan sektor-sektor riil. (Red/Ril)