Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohandy
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--DPRD Provinsi Jawa
Barat berharap agar ada informasi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Jawa
Barat terkait 11 pekerjaan infrastruktur yang dipangkas serta menerangkan
peruntukkannya, sehingga pihaknya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk
Jawa Barat.
Demikian
disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy
Rohandy mensikapi dihentikannya 11 proyek insfrastruktur Jawa Barat tahun 2021
senilai 140 milliar rupiah oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil demi
penanganan Covid 19 di Jabar yang di alih fungsikan untuk obat obatan.
“Apapaun
resiko nya harus diterima demi penanggulangan Covid-19 dan keputusan Gubernur
tersebut menjadi apresiasi pihaknya”.tutur Daddy di Bandung.Kamis (8/7/2021).
“Sebenarnya sudah lama kawan- kawan meminta revisi
anggaran 2021 bahkan sejak pembahasan APBD, kita minta peninjauan terhadap
angka yang 2,2 trilliun itu, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan akhirnya
tetap jalan,” sebutnya.
Daddy yang juga Anggota Komisi IV ini menyebutkan. pihaknya
sudah minta peninjauan terhadap angka 2,2 Trilliun, karena mau tidak mau, suka
tidak suka harus ada anggaran untuk penanggulanagan covid-19,jelasnya.
Disatu
sisi pihaknya sangat senang karena menunjukkan apa yang suarakan akhirnya
direalisasikan sekarang walaupun terlambat. Selain itu pihaknya juga meminta
angka anggaran bisa jadi dinaikan karena, DPRD Jabar sempat menolak besaran
volume anggaran untuk pembangunan alun-alun yang dirasa sangat besar.
“Belakangan mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sejumlah
anggaran untuk penanggulangan covid dan kemudian pa gubernur mengambil sebuah
diskresi atau keputusan terkait 11 item infrastruktur senilai 140 Milyar,”
tuturnya.
Alokasi
anggaran penanganan covid yang hanya untuk dua bulan kedepan menurutnya dirasa
belum cukup dan membutuhkan dana yang lebih besar untuk penanggulangan covid di
Jawa Barat, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan pemberian obat gratis
untuk yang melakukan isolasi mandiri.
“Kita
masih memerlukan dana yang jauh lebih besar lagi untuk menangulangi beban-
beban terkait dengan Covid-19 ini, apalagi di Pikobar sudah launching pelayanan
pemberian obat gratis kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri,” katanya.
Daddy
berharap agar ada informasi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
terkait 11 pekerjaan infrastruktur yang dipangkas serta menerangkan
peruntukkannya, sehingga pihaknya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk
Jawa Barat.
“Pembangunan
alun alun dan apalagi yang sempat ramai juga di media sosial pembangunan Tugu
Kujang di Sumedang yang memakan anggaran cukup besar,” sebut Daddy.
“Apakah
140 Milliar itu hanya untuk penanggulangan obat yang isolasi mandiri atau untuk
apa ? dan kita tidak bisa yakin bahwa pandemi akan berakhir 2 bulan lagi, jadi
kita butuh solusi sejak awal sehingga pihaknya dan Pemerintah Daerah dapat
saling berkomunikasi untuk menuntaskan bersama kondisi sekarang,” pungkas wakil
rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XII meliputi Kota Cirebon,Kabupaten
Cirebon dan Indramayu ini.(Rie/Red)
