Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd,I,.M.I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--APDB Provinsi Jabar tahun 2021, mengalami defisit dengan besarannya mencapai
Rp. 3 triliun. Kondisi defisit ini terjadi juga di provinsi lainnya. Salah
satu pemicunya kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi Covid 19
yang belum berakhir.
Defisit anggaran, tentunya berimplikasi pada refocusing anggaran. Harapannya, refocusing tidak terjadi pada anggaran pada dinas-dinas yang berkitan langsung dengan sektor perekonominan.
Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd,I,.M.I.Pol kepada media baru-baru ini.
Lebih lanjut dikatakannya dalam situasi Pandemi Covid 19 yang belum usai hingga saat ini, pemerintah sudah menargetkan "kesehatan pulih ekonomi bangkit".
Target itu, harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Di Pemprov. Jabar sendiri, langkah awal untuk merealisasikan target itu, sudah ditindaklanjuti dengan penetapan regulasi yaitu Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023.
Dalam Perda itu, beberapa point isu strategis diantaranya memuat pemulihan ekonomi.Isu strategis itu, selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jabar, untuk membuat program-program dan kegiatan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi.
Menurut Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (FPDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat,mengatakan sangatlah beralasan jika anggaran sektor perekonomian harus dipertahankan, dalam arti harus tidak dipangkas ketika terjadi refocusing anggaran.
Hal yang menjadi dasar pertimbangannya, selama ini anggaran sektor perekonomian sampai pada APBD murni 2021, masih minim. Besarannya tak mencapai 10 persen,jelas anggota komisi yang membidangi keuangan ini.
Besaran anggaran untuk perekonomian, itu disebar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri, koperasi dan kehutanan.
Selain itu, sejalan dengan rekomendasi di RPKMD Perubahan tahun 2021, hal yang menjadi fokus dalam pemulihan ekonomi diantaranya peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK, pelatihan bagi pelaku UMKM, penguatan sistem ketahanan pangan serta penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan usaha di sektor agrobisnis.
Seluruh kegiatan itu, dapat terlaksana jika ada alokasi anggaran yang mencukupi.Jika refocusing anggaran diberlakukan untuk sektor perekonomian,tentunya memiliki dampak ekonomi pulih tidak dapat tercapai ,pungkas alumni strata dua ilmu politik Universita Padjadjaran ini.(Rie/Adikarya)
