.

Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol : Tanpa Partisipasi Publik, COVID-19 Ini Tidak Bisa Ditangani

Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)  Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol

  

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Harap dimaklumi dengan seksama oleh segenap bangsa Indonesia, pandemi COVID-19,belum berakhir hingga saat ini, di beberapa Daerah , kasus baru Covid 19, masih terjadi diantaranya di wilayah Bodebek dn Bandungraya.

sejatinya pemerintah terus berupaya keras, agar rantai penularan COVID-19 bisa ditekan.Hal utama kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, amat penting dalam mengendalikan sebaran COVID-19.  

Menurut Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)  Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol mengatakan,penangganan COVID-19 merupakan tanggung jawab semua pihak. “Kolaborasi dari semua pihak menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran COVID-19,” tutur bunda Sum sapaan akrab wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPRD Jabar ini  mengimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. bila tanpa dukungan masyarakat, program vaksinasi tentu tidak akan bisa berjalan lancar apalagi menekan penularan COVID-19. Sejatinya, masyarakat perlu proaktif dengan cara terus disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, bahkan sampai nanti vaksin sudah hadir.

Sehingga 3M tadi harus tetap kita jalankan, bahkan setelah kita divaksinasi jangan merasa terlindungi 100%. Dengan begitu, masker dan hand sanitizer akan terus kita bawa sebagai budaya kita ke depannya,tutur Bunda Sum ibu dari tiga orang putra ini yaitu Gilang Esa Mohamad, Gandhi Dwiki Mohamad dan Guruh Tri Putra Mohamad..

Pemerintah melakukan upaya lain untuk menekan penyebaran COVID-19 Adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional.hal yang realistis dan perlu Diapresiasi, kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar yang menerapkan perpanjangan PSBB di wilayah Bodebek sampai tanggal 23 Desember 2020.

Berbagai kebijakan yang dibuat harus diiringi dengan pembentukan kesadaran kolektif .Menurut sum, dalam rangka membangun kesadaran kolektif, Masyarakat menjadi sasaran utama.Pasalnya, belum semua masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan benar.

Dibeberapa tempat, masih ada masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.Sebagai gambaran saja, ada masyarakat yang menggunakan masker tetapi penggunaannya tidak memenuhi syarat dalam protokol kesehatan.

Selanjutnya, berkenaan dengan penerapan PSBB proporsional yang berlangsung di Bodebek, itu dilaksanakan dalam skala mikro.tutur Sum seraya menambahakan di daerah Kelurahan/Desa atau Kecamatan yang menjadi sasaran pembatasan skala mikro. Pemerintah Provinsi Jabar bersama Pemkot/Pemkab harus melaksanakan tes Covid 19, baik Rapid tes atau swab tes,harap srikandi partai berlambang banteng moncong putih kelahiran Jakarta 20 September ini.(Adikarya Parlemen/Red)