.

Daddy Rohanady :Reses di Indramayu, Serap Aspirasi Soal Infrastruktur

Anggota DPRD Jawa Barat Drs.H.Daddy Rohanady saat reses I tahun Sidang 2020-2021 di Kecamatan Bongas- Kabupaten Indramayu

INDRAMAYU.LENTERAJABAR.COM
,-- Anggota DPRD Jawa Barat Drs.H.Daddy Rohanady dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII (Kabupaten/ Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu melaksanakan kegiatan reses I tahun Sidang 2020-2021 di Kecamatan Bongas- Kabupaten Indramayu

Pada kesempatan kali ini, Daddy Rohanady, mengatakan ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, terlebih masyarakat mengetahui bahwa Anggota DPRD Jabar dapil XII Daddy Rohanady, merupakan anggota dari Komisi IV bidang infrastruktur, oleh karena itu aspirasi meliputi pembangunan infrastruktur desa, saluran irigasi, serta pompa untum melancarkan bidang pertanian, Daddy menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti apa yang diaspirasikan mengenai sarana infrastruktur untuk disampaikan di forum rapat DPRD Jabar.

"Aspirasi yang disampaikan, keluhan dan permintaan mereka, karena tahu saya di komisi IV itu berkaitan dengan Infrastruktur, dimana kemarin ada desa di Prajawinangun Wetan menyampaiakn permohonan bantuan untuk GOR Desa, saya bilang coba ajukan proposalnya hanya saja mungkin di 2022 karena Termin 1 2021 sudah ketok palu, ada juga butuh jembatan, TPT seputar saluran irigasi, minta pompa dari ketua kelompok tani yang juga dari ketua gapoktan, yang seperti ini tentu kita respon dan akan saya sampaikan ke pemprov jabar ini aspirasi dari dapil XII.,"Ucap Daddy.

Dalam reses kali ini Daddy juga menyoroti langkah Pemprov dalam mengkampanyekan hidup sehat agar terbebas dari Covid-19, Daddy mengatakan saat ini di DPRD Kabupaten Indramayu telah terbentuknya Pansus untuk penanganan Covid-19, Daddy mengatakan pengimplementasian Perda nya harus dikaji kembali, dimana didalamnya ada sanksi denda apabila masyarakat tidak memakai masker, mengingat bagi masyarakat kalangan menengah kebawah ini menjadi sesuatu yang berat, untuk  itu Daddy menyampaikan perlu adanya kajian yang lebih dalam pengimplementasian sanksi protokol kesehatan.

"Terkait Prokes yang kita gaungkan terkait 3M. Tapi de facto dibawah juga ada apalagi sekarang ada Perda sedang disusun soal pelaksanaan implementasi peraturan daerahtersebut,pungkas Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar ini.(Rie/Red)