Drs.H.Daddy Rohanady
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Jawa Barat merupakan salah satu daerah penyuplai produk pertanian dan perkebunan di Indonesia. Untuk itu dalam upaya mendukung program pemerintah dalam biadang ketahanan pangan nasional harus di tunjang dengan sarana dan prasarana seperti irigasi,waduk dan saran yang lainnya.
Menyikapi hal tersebut Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pembangunan Bidang Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi,Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD PSDA) Wilayah Sungai Citanduy, Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Menurut Drs.H.Daddy Rohanady Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dalam kunjungan kerja ( kunker) ke ini,pihaknya ingin mengetahui kondisi dilapangan Daerah Irigasi (DI) yang berada dibawah kewenangan UPTD Citanduy,jelas Dora sapaan akrab pria yang dekat dengan berbagai kalangan.
Berdasarkan pantauan pihaknya menilai kondisi jaringan irigasi di UPDT PSDA Citanduy relatif bagus. Bahkan menurutnya dengan kondisi pintu air yang lebih banyak kondisinya masih terawat,jelas politisi Partai Gerindra ini .
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang burung garuda ini,jika dibandingkan UPDT yang ada di beberapa daerah lainnya di UPDT PSDA Citanduy relatif bagus. Sehingga dipastikan kontribusi air pada sawah-sawah yang ada masih baik,terang anggota dewan yang memasuki periode ke 3 di DPRD Jabar ini.
Ditambahkan Daddy keberadaan UPDT Citanduy ini memang luasnya tidak terlalu banyak, DI (Daerah Irigrasi) nya kemarin yang pegang hanya 6 kemudian ada tambahan 4 yang dilimpahkan dari kabupaten/ Kota,jelas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Indramayu,Cirebon dan Kota Cirebon ini .
Tambahan 4 Daerah Irigrasi tersebut, kata Daddy, belum mendapatkan keputusan menteri Pekerjaan Umum (PU).“Nah keputusan itu yang kita tunggu nanti ada naskahnya, nanti mungkin komisi IV berkonsultasi dengan kementerian,paparnya.
Dari 10 DI itu ternyata baru sekitar 5600 an hektar, artinya kecil dibandingkan UPDT lain, memang ini wilayah relatif terbatas. Daripada kodisi di Cirebon, ini lebih baik,pungkas Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra-Persatuan DPRD Jabar ini.(Adikarya Parlemen/Red)
