.

Anggaran Tidak Terserap Menjadi Sorotan Komisi V

Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat di dampingi
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya serta Kepala Dinas Pendidikan (kadisdik) Dedi Sopandi

CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kota Cimahi, Kamis (16/7/2020).

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat, rapat kerja menghadirkan mitra Komisi V diantaranya, Dinas Pendidikan, KCD Pendidikan Wilayah I - XIII, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan kearsip Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan KONI Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, pada kesempatan ini menyoroti adanya anggaran yang tidak terserap oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nominal yang cukup besar, Adapun yang menjadi sorotan salahsatunya ialah Dinas Kesehatan dan beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Provinsi Jawa Barat, dirinya berharap kedepan pengelolaan pendapatan bisa lebih maksimal.
 
Dalam kesempatan tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa catatan, salah satunya terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

“Kami menerima informasi dari BPK RI terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu tentang permasalahan kurang bayar dan lebih bayar dalam pengelolaan Dana Bos.” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yod Mintaraga.

Pihaknya berharap, dengan rapat kerja pembahasan P2APBD 2019 yang dilakukan dengan mitra kerja tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pelaksanaan P2APBD selanjutnya,pungkas politisi senior Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Jabar XV meliputi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ini.(Rie/Red)