 |
| Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc saat rapat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil beserta anggota Forkompimda |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Dalam upaya menekan mata rantai penyebaran Virus Corona Disease (Covid -19) di lima wilayah,Kota Bogor,Kota Depok,Kota Bekasi,Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) di berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).Tahap pertama dari tanggal 15 April sampai 28 April 2020.
Untuk mengetahui hasil PSBB tersebut tahap pertama tersebut dilakukan rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diikuti oleh para anggota Forkompimda, pimpinan harian dan pimpinan divisi Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)akan diperpanjang selama 14 hari mulai Rabu, 29 April 2020 samapai dengan 12 Mei 2020 mendatang.
Hal tersebut Disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Bersama Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Jabar , Di Aula Barat Gedung Sate.Senin 27April 2020.Kang Emil yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar melaporkan perkembangan kasus di Jabar.
Dalam rapat tersebut juga, gurbernur menyampaikan tentang jumlah warga Jawa Barat yang mendapatkan bantuan sosial. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari data-data yang masuk sampai dengan Senin (27/4/2020) siang.
DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bodebek tersebut.Pasalnya, pemberlakuan periode pertama PSBB masih banyak terjadi pelanggaran-pelangaran yang dilakukan masyarakat seperti tidak mengenakan masker, sarung tangan dan berboncengan bagi pemotor roda dua. Sehingga koordinasi antarwilayah harus ditingkatkan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas PSBB dalam menurunkan persebaran Covid19.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc menghadiri Rapat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Jawa Barat di Gedung Aula Barat Gedung Sate jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung, Senin (27/4/2020).
Menurut Abdul Hadi Wijaya politisi dari Partai Keadilan sejahtera ini,pihaknya mengapesiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar.Namun tutur Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya meminta untuk dilakukan validasi data yang lebih akurat lagi,tutur wakil rakyat daerah pemilihan(dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang danKabupaten Purwakarta ini.
Gus Ahad juga sudah mendengar dan menerima data dari gubernur bahwa ada total 9,4 juta kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar sebagai penerima salah satu dari sembilan pintu bantuan untuk warga Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang bulan sabit kembar ini menanggapi data tersebut secara positif. Bahkan, dirinya mengapresiasi kerja keras Tim Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang telah mendata berdasarkan masukan dari RT/RW.
Ditambahkannya,kami meyakini data ini dikerjakan dan direkap dengan kerja keras dari semua pihak meski tak menutup ada revisi dan gubernur akan meng-SK-kannya. Cara tersebut sudah bagus dan kami setujui untuk rekapnya,pungkas Gus Ahad yang juga Sekretaris DPW PKS Jawa Barat ini.(Rie/Red)
