.

Panic Buying Tidak Terjadi Bila Pemerintah Masif Sosialisasi Stok Pangan Ada

Daddy Rohanady legislator dari Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar,

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Himbauan pemerintah agar masyarakat tidak melakukan panic buying, jelang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 22 April 2020 di kawasan Bandung Raya meliputi Kota Bandung,Kota Cimahi,Kabupaten Bandung,Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang sulit akan terwujud.

Menurut Daddy Rohanady (Daro) legislator dari Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar,panic buying terjadi dan tidak bisa dihindari kalau tidak ada jaminan akan dapat bansos (bantuan sosial),” kata Daro sapaan akrab pria ini biasa disapa koleganya saat dihubungi media via aplikasi whatsapp, Sabtu (18/4/2020).

Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi IV DPRD Jabar,hal itu  terjadi di saat seperti ini,karena pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat. Dia hanya bicara retorika belaka, atau hal-hal yang tidak terjangkau diluar pikiran masyarakat.

Padahal dalam kenyataannya masyarakat melihat jalanan sepi, toko toko tutup, anak sekolah belajar di rumah orang kantoran kerja di rumah. Seolah-oleh akan terjadi tindakan yang besar.

“Seolah-olah akan ada larangan yang super ketat, dan mereka nantinya tidak akan bisa keluar rumah,” terangnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar ini satu hal lagi, yaitu soal pendataan non data terpadu kesejahteraan sosial (non DTKS).

Maksudnya, karena pemerintah tidak secara membuka informasi soal data non DTKS, akhirnya masyarakat akan menyimpulkan sendiri, apakah mereka akan mendapatkan bantuan atau tidak.

“Akibatnya, mereka akan menyumpulkan sendiri bahwa mereka tak akan dapat bantuan apapun. Jadi dengan terpaksa harus memenuhi kebutuhan sembako di rumahnya,”tuturnya 

Kondisi ini, semakin diperparah dengan lamanya waktu PSBB. Mereka yang sebelumnya hanya belanja harian, akhirnya berhitung untuk belanja untuk kebutuhan selama dua minggu.

“Karena berasumsi, tak mau keluar rumah, sesuai anjuran pemerintah,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan(dapil) XIII meliputi Kabupaten Cirebon-Indramayu dan Kota Cirebon ini. (Rie/Red)