.

Legislator Pertayakan Ketidak Hadiran Kepala OPD Pada Paripurna Jawaban Gubernur

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Rapat  Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Jawaban Gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jabar mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 di Kota Bandung, diwarnai hujan interupsi karena kepala OPD banyak yang absen dalam rapat paripurna tersebut.

Hujan interupsi dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Jabar usai Gubernur M. Ridwan Kamil membacakan Jawaban Gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jabar mengenai Raperda tentang APBD TA 2020. Jumat (15/11/2019), 

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar Irfan Suryanagara melakukan,interupsi pimpinan, agenda rapat paripurna hari ini membahas soal APBD seperti anggaran di dinas-dinas. Akan tetapi, kami ingin bertanya ke mana ini para kepala OPD-nya. Kenapa banyak yang tidak hadir? Padahal 'kan ini membahas soal anggaran di dinas-dinas,tutur politis berlambang bintang merzy ini .

Di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, kepala OPD yang hadir adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ade Afriandi dan Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari.Kadis perikanan dan kelautan Jafar,Kepala dinas pendidikan diwakili sekdis Firman Adam

Hal senada di sampaikan anggota DPRD Fraksi PKB DPRD Jabar Hj. Yuningsih,kritik dan kekecewaan karena banyak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hadir dalam rapat paripurna ini.

Menurut politisi berlambang bintang sembilan ini,tampaknya di rapat paripurna ini Pak Gubernur dan kepala OPD tidak kompak. Mereka pada ke mana Pak Gubernur, kok, tidak hadir. Ini pernah disampaikan di rapat paripurna sebelumnya,paparnya seraya mengatakan ini 'kan agendanya pandangan umum dan ini kebutuhan kepala OPD karena mereka pengguna anggaran,

Diatambahkannya untuk itu legislator daerah pemilihan 12 meliputi  pemilihan Kabupaten Indramayu,Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.meminta Gubernur Jawa Barat untuk memperhatikan masalah tersebut karena rapat paripurna kali ini berkaitan dengan kepala OPD selaku pengguna anggaran,pungkas Yuningsih.(Rie/Red)