.

Komisi I DPRD Jabar Minta Pemerintah Berikan Diskresi Bagi Guru P3K

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Sebanyak 148 orang guru SMA Negeri Se-Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melakulan audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di ruang pansus gedung dewan jalan Diponegoro  no 27 kota Bandung , Rabu (27/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut Forum P3K Jabar meminta kepada Pemerintah Pusat melalui DPRD Jabar, untuk memberikan kesempatan menjadi tenaga pengajar berstatus ASN.

Sebelumnya 148 guru SMA Negeri Se-Jawa Barat yang tergabung dalam Forum P3K Jawa Barat, telah mengikuti test seleksi P3K. Namun dalam proses seleksi tersebut, mereka terganjal karena passing grade dinilai belum memenuhi batas yang ditetapkan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat,  Yosa Octora Santono berharap, pemerintah pusat dapat memberikan diskresi kepada para tenaga pengajar yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan selama belasan bahkan puluhan tahun,kata politisi dari partai Demokrat ini.

"Mereka sudah terdaftar di Badan Kepegawaian (BKD) Jawa Barat. Banyak dari mereka yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun. Kami berharap ada diskresi dari Badan Kepegawaian Pusat," ucap Yosa.

Ia menilai, keberadaan para tenaga pangajar tersebut butuh perhatian serius. Oleh karena itu pemberian diskresi tersebut sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap sektor pendidikan khususnya di Jawa Barat.

Lebih lanjut Yosa menyatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk memperjuangkan aspirasi dari Forum P3K Jabar,tutur politisi partai berlambang bintang mercy ini .

"Dalam hal ini kami Komisi I DPRD Jabar insyallah memfasilitasi dan berjuang agar tetap diakui sebagai P3K," tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jabar XIII meliputi Kabupaten Kuningan,Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran ini .(Rie/Red)