Kepala Bagian Pemum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Asep S. Gufron, Selasa (19/2/2019), mengatakan aliran dana bantuan tersebut berdasarkan Permendagri nomor 130 tahun 2018 akan digunakan untuk meningkatkan laju pembangunan di setiap kelurahan.
Dia mengatakan ada dua dua hal yang harus dilaksanakan, satu, berkaitan dengan prasarana kelurahan, dua, berkaitan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
"Sarana dan prasarana kelurahan itu sebagai contoh misalnya, perbaikan jalan lingkungan yang skalanya kecil, terus misalnya perbaikan saluran air. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang betul-betul tingkat kebermanfaatannya itu dirasakan oleh masyarakat," kata Asep.
Selain infrastruktur kelurahan, ia juga mengatakan pemberdayaan bisa seperti dalam bidang sosialisasi kesehatan dan sektor-sektor lain.
Ia menyebutkan dana yang dikucurkan kepada kelurahan itu berasal dari pemerintah pusat. Dia mengatakan tanggal 25 Februari 2019 nanti akan ada sosialisasi terkait pendampingan teknis untuk mekanisme aliran dana tersebut.
"Yang hadir ada Kemendagri, camat, PPTKA, SKPD. Telah ditentukan SK Wali Kota sebagai tim pendamping bantuan pemberdayaan masyarakat di kelurahan," katanya.
Terkait laporan aliran dana bantuan tersebut, ia menyebutkan harus ada. Karena dana bantuan akan cair ketika masyarakat dan kelurahan telah menyelesaikan laporan musyawarah.
"Nanti hasil musyawarah itu program apa saja yang disepakati, kalau sudah masuk DPA nanti dilaksanaka. Kami harapkan akhir Maret sudah dilaksanakan," pungkasnya.(Ari/Red)
