BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Revisi perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Jawa Barat akan dibahas Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar.hal ini dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Asep Wahyu Wijaya mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat yang semula ditargetkan selesai Maret 2019, atau 6 bulan setelah pelantikan Gubernur Jawa Barat Terpilih, diprediksi akan molor.
Menurut politisi partai Demokrat ini satu di antara beberapa faktor molornya pembahasan RPJMD Jawa Barat, adalah waktu yang mepet karena baru efektif bekerja pada Januari 2019.
Lebih lanjut di jelaskannya secara prinsip mengurus Jawa Barat dengan waktu padat tidak akan maksimal. Provinsi terbesar penduduknya, masalah kompleks, penyangga ibu kota, waktu dibuat mepet, itu masalah," jelas Asep kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (18/1/2019).
Legislator parati berlambang bintang mercy ini mengatakan bahwa sebenarnya draft RPJMD tersebut sudah final. Selain itu Asep juga mengaku sudah bolak-balik beberapa perguruan tinggi untuk meminta tinjauan akademik mengenai draft RPJMD.
Di samping tinjauan akademik, pemerintah dan DPRD Jabar juga perlu turun langsung ke lokasi pembangunan berbagai proyek strategis nasional dan provinsi. Sehingga konteks dan konsep pembangunan sudah dipastikan sebelum RPJMD disahkan.
"Kita masih pengayaan dari konten itu agar pelibatan stakeholder Jabar terpenuhi," ujarnya.Proyek pembangunan strategis di Jawa Barat, kata Asep, cukup banyak, semisal jalan tol, bandara, dan lain-lain.
Sehingga menurut Asep, revisi RTRW di Jawa Barat cukup ekstrem. Bagian tidak kalah penting adalah mengenai rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini baru akan dibahas di Pansus VII DPRD Jabar,tuturnya seraya menambahkan pihaknya tidak bisa menyelesaikan pembahasan RPJMD jika RTRW belum selesai.
"Apakah kami akan pakai RTRW exisisting yang jaman Pak Aher atau gubernur yang baru? Harusnya RTRW yang baru karena denah berubah. Gagasan Kang RK (Ridwan Kamil) dan Kang Uu pasti bergeser," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso, mengatakan, revisi RTRW juga nantinya akan dikonsultasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Ada 57 pasal yang kami sesuaikan. Ini mekanisme agak panjang, sampai evaluasi berbagai tempat, peta pun harus dikomunikasikan dengan BIG," katanya kepada ,media di Kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Bandung,Senin kemarin.
Dalam pembahasan revisi RTRW ini, Bappeda Jabar harus menyinkronisasikan proyek strategis pemerintah pusat di Jawa Barat dengan proyek strategis Jawa Barat.
Beberapa proyek strategis nasional di Jawa Barat di antaranya adalah Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Asep Wahyu Wijaya mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat yang semula ditargetkan selesai Maret 2019, atau 6 bulan setelah pelantikan Gubernur Jawa Barat Terpilih, diprediksi akan molor.
Menurut politisi partai Demokrat ini satu di antara beberapa faktor molornya pembahasan RPJMD Jawa Barat, adalah waktu yang mepet karena baru efektif bekerja pada Januari 2019.
Lebih lanjut di jelaskannya secara prinsip mengurus Jawa Barat dengan waktu padat tidak akan maksimal. Provinsi terbesar penduduknya, masalah kompleks, penyangga ibu kota, waktu dibuat mepet, itu masalah," jelas Asep kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (18/1/2019).
Legislator parati berlambang bintang mercy ini mengatakan bahwa sebenarnya draft RPJMD tersebut sudah final. Selain itu Asep juga mengaku sudah bolak-balik beberapa perguruan tinggi untuk meminta tinjauan akademik mengenai draft RPJMD.
Di samping tinjauan akademik, pemerintah dan DPRD Jabar juga perlu turun langsung ke lokasi pembangunan berbagai proyek strategis nasional dan provinsi. Sehingga konteks dan konsep pembangunan sudah dipastikan sebelum RPJMD disahkan.
"Kita masih pengayaan dari konten itu agar pelibatan stakeholder Jabar terpenuhi," ujarnya.Proyek pembangunan strategis di Jawa Barat, kata Asep, cukup banyak, semisal jalan tol, bandara, dan lain-lain.
Sehingga menurut Asep, revisi RTRW di Jawa Barat cukup ekstrem. Bagian tidak kalah penting adalah mengenai rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini baru akan dibahas di Pansus VII DPRD Jabar,tuturnya seraya menambahkan pihaknya tidak bisa menyelesaikan pembahasan RPJMD jika RTRW belum selesai.
"Apakah kami akan pakai RTRW exisisting yang jaman Pak Aher atau gubernur yang baru? Harusnya RTRW yang baru karena denah berubah. Gagasan Kang RK (Ridwan Kamil) dan Kang Uu pasti bergeser," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso, mengatakan, revisi RTRW juga nantinya akan dikonsultasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Ada 57 pasal yang kami sesuaikan. Ini mekanisme agak panjang, sampai evaluasi berbagai tempat, peta pun harus dikomunikasikan dengan BIG," katanya kepada ,media di Kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Bandung,Senin kemarin.
Dalam pembahasan revisi RTRW ini, Bappeda Jabar harus menyinkronisasikan proyek strategis pemerintah pusat di Jawa Barat dengan proyek strategis Jawa Barat.
Beberapa proyek strategis nasional di Jawa Barat di antaranya adalah Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu Bappeda Jabar juga akan mengakomodasi proyek infrastruktur yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, masuk ke dalam revisi RTRW.Beberapa proyek strategis Jawa Barat yang dicanangkan Ridwan Kamil, semisal alun-alun, jalan tol, dan reaktivasi jalur kereta api juga masuk dalam revisi RTRW,paparnya.(Ari/Red)
