"Terlalu banyak resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB terkait penolakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun, pada kenyataannya tidak banyak memberikan dampak terhadap nasib Palestina dan tidak mampu mencegah AS memindahkan dubesnya." Tegas disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi' Munawar dihadapan wartawan seusai pertemuan tersebut ,Rabu (9/5) di Kantor PBB Menara Thamrin Jakarta.
Rofi dalam kesempatan itu mengingatkan bahwasanya mayoritas anggota PBB telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem pada forum Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya PBB mendesak AS membatalkan rencana pemindahan kedutaan besarnya yang berpotensi akan semakin memperkeruh konflik dan keadaan di Timur Tengah.
Legislator asal Jawa Timur ini mengingatkan, Rencana ini juga sesungguhnya bertentangan dengan sejumlah resolusi. Diantaranya resolusi Majelis Umum PBB No 181 Tahun 1947 terkait two state solution bagi konflik Palestina-Israel. Resolusi 252 (1968)
Israel diminta untuk menghentikan tindakan-tindakan yang terindikasi akan mengubah status Yerusalem. Juga, Resolusi 478 (1980)
Israel dilarang membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Kami mendorong PBB menekan AS untuk menghentikan rencana pemindahan dubes ke Yerusalem. Karena sejak rencana itu didengungkan oleh Presiden Trump kekerasan terhadap warga sipil Palestina semakin meningkat dan semena-mena dilakukan Israel"tegas Rofi.(Red/Rls)
