BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadi yang ketujuh kalinya disabet Pemprov Jabar.
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi yang selama ini dijaga dalam laporan keuangan, harus senantiasa menjadi bagian penting dalam keseharian keuangan di Jabar.
Lebih lanjut dikatakan srikandi partai berlambang Banteng moncong putih,hal ini adalah kerja keras seluruh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mempertahankan opini WTP," kata Ineu usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (28/5).
Ineu berharap, prestasi yang sudah diraih sejak 2011 itu bisa dipertahankan untuk ke depannya. Pasalnya, 2018 merupakan tahun terakhir Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Siapapun nanti yang memimpin tentunya ini harus menjadi modal Jabar mendapatkan WTP untuk setiap laporan keuangan," harap wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Ditambahkannya meskipun ada catatan dari opini WTP, hal itu dipandang Ineu sebagai bahan perbaikan ke depan. Waktu 60 hari perbaikan akan digunakan sebaik mungkin oleh Ineu dan jajaran terkait.
"DPRD ada dua tugas selain menyelesaikan catatan-catatan tadi yang dibantu dengan tim inspektur, pemerintah provinsi tentunya. Setelah ini kami harus membahas APBD perubahan tahun 2017," pungkas Ineu.(Ari/Red)
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi yang selama ini dijaga dalam laporan keuangan, harus senantiasa menjadi bagian penting dalam keseharian keuangan di Jabar.
Lebih lanjut dikatakan srikandi partai berlambang Banteng moncong putih,hal ini adalah kerja keras seluruh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mempertahankan opini WTP," kata Ineu usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (28/5).
Ineu berharap, prestasi yang sudah diraih sejak 2011 itu bisa dipertahankan untuk ke depannya. Pasalnya, 2018 merupakan tahun terakhir Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Siapapun nanti yang memimpin tentunya ini harus menjadi modal Jabar mendapatkan WTP untuk setiap laporan keuangan," harap wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Ditambahkannya meskipun ada catatan dari opini WTP, hal itu dipandang Ineu sebagai bahan perbaikan ke depan. Waktu 60 hari perbaikan akan digunakan sebaik mungkin oleh Ineu dan jajaran terkait.
"DPRD ada dua tugas selain menyelesaikan catatan-catatan tadi yang dibantu dengan tim inspektur, pemerintah provinsi tentunya. Setelah ini kami harus membahas APBD perubahan tahun 2017," pungkas Ineu.(Ari/Red)
