Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Asep C. Cahyadi di Kantor Disnaker jalan Martanegara Kota Bandung, Senin (30/4).
"Mulai tahun ini kita akan punya Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan lowongan kerjanya ke pemerintah. Jadi kita bisa tahu persis data yang ada. Kita akan rangkum di bursa kerja," ujar Asep.
Pihaknya akan menyelenggarakan bursa kerja dalam waktu dekat, yakni tanggal 8-9 Mei 2018. Pada setiap bursa kerja yang diselenggarakan, ada 30-40 perusahaan yang berpartisipasi dengan 4000-5000 lowongan pekerjaan.
Selain itu, yang tengah diupayakan oleh Disnaker Kota Bandung adalah mengoptimalkan pemagangan. Tahun ini, Disnaker Kota Bandung tengah menjajaki kerja sama untuk bisa mengirimkan 135 orang perawat ke Jepang.
"Ada permintaan dari sana untuk mengirimkan perawat profes. Tetapi ada persyaratan kemampuan bahasa yang tengah diupayakan oleh kami. Kita juga membuka pemagangan di retail-retail di Kota Bandung untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar," jelas Asep.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya ketimpangan antara latar belakang keahlian yang tersedia dengan kebutuhan di pasaran. Saat ini, ia terus memberikan pelatihan kerja, terutama kepada lulusan SMA dan SMK, agar bisa diserap oleh lapangan kerja yang ada.
Selain fokus pada memberikan peluang kepada para pencari kerja, Disnaker Kota Bandung juga menaruh perhatian besar kepada warga yang sudah bekerja, dalam hal ini para buruh. Pemkot Bandung terus membangun hubungan yang harmonis antara para pekerja, perusahaan, dan pemerintah.
"Keharmonisan ini penting, agar tripartid ini bisa saling memahami sehingga iklim industri menjadi kondusif. Dengan begitu, hal ini bisa mengundang lebih banyak investasi ke Kota Bandung yang kelak bisa memberi manfaat baik kepada buruh maupun pemerintah," tutur Asep.
Bentuk perhatian juga diberikan melalui serangkaian program yang terus disempurnakan, mulai dari bis buruh, sembako murah untuk buruh, dan perumahan untuk buruh. Program tersebut dikelola dan diawasi bersama dengan serikat buruh,pungkas mantan Kadisinfo ini.(Red)