Menurut politisi senior partai PKS ini terkait permasalahan tersebut,pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup Komisi II DPRD Jabar,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Kuningan ini.
Lebih lanjut dikatakanya,"Kita sudah carikan solusinya, ada yang solusinya diselesaikan di kabupaten/kota, ada yang solusinya diselesaikan di BKSDA dan adapun yang berkaitan dengan Komisi II, pembahasannya diantaranya terkait pengelolaan taman wisata di Gunung Guntur apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak," kata Didi kepada wartawan di gedung dewan jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung,Rabu (21/3).
Penanganan permasalahan lain seperti ketersediaan air bersih, dan permasalahan yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Garut yakni menyangkut pembangunan perkemahan Wisata Gunung Guntur. Pihaknya akan menyerahkan persoalan tersebut kepada legislator setempat.
"Terkait masalah ini, Komisi II merekomendasikan agar diselesaikan di DPRD Garut, serta yang berhubungan dengan pemprov ialah mengenai izin tambang untuk beberapa perusahaan harus di investigasi apakah sudah berizin atau tidak," ucap Didi.
Ditambahkannya ke depan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Mengingat persoalan tersebut kini mendapat perhatian khusus DPRD Jabar,papar pria berkacamata ini seraya mengatakan tindak lanjutnya kita akan berkoordinasi dengan BPMPT yang memberikan izin, sehingga apabila belum berizin agar dibongkar," tegas Didi.
Sebelumnya, FPG mendatangi DPRD Jabar untuk mengadukan permasalahan kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Guntur. Kerusakan yang terjadi diduga akibat adanya aktivitas-aktivitas illegal, serta permasalahan pengelolaan taman wisata Gunung Guntur, Kabupaten Garut. (Ari/Red)
