Lebih lanjut jendral bintang dua ini mengatakan jumlah tersebut nantinya akan ditambah dengan pengamanan dari TNI sebanyak 2.700 personel. "Ditambah dari Linmas,"ungkapnya kepada wartawan .
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut Jawa Barat, Papua dan Kalimantan Barat sebagai daerah yang harus diwaspadai karena dinilai rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018.
Selanjutnya ada tiga juta penduduk Jabar yang diketahui tidak memiliki e-KTP. "Potensi mobilisasi massa, misalnya Kabupaten Bogor dengan Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat yang Bogor pindah ke Depok, atau sebaliknya. Karena sampai sekarang, ada tiga juta penduduk Jabar yang tidak punya e-KTP," katanya
Irjen Agung mengatakan beberapa tahapan Pilkada yang rawan terjadi kecurangan dan gangguan keamanan adalah pada masa tenang, hari pemungutan suara, pengantaran kotak suara dan penetapan pemenang.
"Pada hari tenang biasanya ada potensi money politic. Saat pemungutan suara juga potensi (rawan), kemudian penetapan pemenang di tingkat provinsi juga kita harus kawal dan pada saat mengantar kotak suara itu juga rawan," katanya.
Selain itu di Jawa Barat juga terdapat komunitas besar penggemar sepeda motor yang terkadang dapat digerakkan oleh salah satu parpol. Agung Budi pun menjabarkan sejumlah potensi konflik di wilayahnya.
Pertama, Jawa Barat memiliki banyak ormas dan banyak buruh. "Jabar itu banyak ormas dan buruh," katanya.
Terkait sejumlah potensi konflik tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan para pimpinan parpol untuk melakukan deklarasi pemilu damai."Kami sudah ketemu langsung dengan para pimpinan parpol," katanya.(Red)
