BANDUNG,LENTERAJABAR,COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyalurkan bantuan 244 unit Rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan, bantuan senilai Rp 15 juta tersebut dapat dimanfaatkan penerima sesuai peruntukannya. Khusus di Kelurahan Palasari, bantuan diberikan kepada 43 rumah.
"Alhamdulillah, Pemkot Bandung mendapat bantuan Provinsi Jabar untuk pembangunan 244 Rutilahu di tahun ini," kata Oded di RT05 RW05 Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Rabu (27/9/2017).
Dijelaskan dia, bantuan Rutilahu di Kota Bandung terbagi dalam tiga anggaran. Ke tiga anggaran tersebut didapat dari pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Kota Bandung sendiri, menyalurkan bantuan kepada 744 unit rumah.
"Untuk Kota Bandung masuk dalam program APBD dan kita berkomitmen untuk melaksanakan program ini sampai tuntas, termasuk untuk program Rutilahu di 2018 yang sekarang masih dalam tahap pembahasan," ucapnya.
Oded menambahkan, bantuan tersebut adalah usaha bersama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Bantuan ini pun, dipastikan dia diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kita pastikan penerima bantuan ini tepat sasaran. Kita juga punya konsultan dan berdasarkan aturan yang ada, ke-43 penerima bantuan ini tepat sasaran," ujar dia.
Salah satu penerima bantuan, Budi Lesmana (35) mengaku senang dengan adanya bantuan tersebut. Rencananya bantuan dari Pemprov Jabar ini, akan dipergunakan untuk menganti dinding rumahnya yang terbuat dari bambu.
"Alhamdulilah akhirnya saya menerima bantuan juga dari pemerintah meskipun prosesnya begitu lama. Awalnya saya berpikir tidak akan jadi," kata Budi.
Dijelaskan dia, bantuan yang diberikan bukanlah dana cair. Anggaran senilai Rp 15 juta itu pun, tidak dapat dipergunakan untuk membayar ongkos jasa tukang. Dana tersebut murni hanya untuk bahan material.
"Harapan saya bantuan ini bisa maksimal tidak hanya barang saja, tetapi termasuk biaya jasa tukang. Kalau seperti ini, antara senang tidak senang juga, karena saya harus mencari biaya sendiri untuk jasa tukang," ucapnya.
Kondisi itu, diakui Budi sedikit berat. Terlebih, program bantuan ini diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu seperti dirinya yang hingga sekarang belum memiliki penghasilan tetap. (Hms/Red)