BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menekankan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung bisa menjadi lembaga terdepan dalam mencerdaskan masyarakat. Terutama dalam mempergunakan anggaran yang digelontorkan melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
Hal itu disampaikan Ridwan saat memberikan arahan pada Musyawarah Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota Bandung di Gedung Bikasoga, Selasa (29/8/2017).
LPM, menurut Ridwan, memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada kewilayahan tentang bagaimana menggunakan anggaran secara efektif agar menimbulkan dampak baik di masyarakat. Jangan sampai serapan anggaran menjadi sia-sia.
"Tingginya penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran, tapi juga kebermanfaatan. Tinggi penyerapan, tinggi kebermanfaatan. Itu rumusnya," ujar Ridwan.
Pasalnya, beberapa kasus pernah terjadi di mana penyerapan anggaran cukup tinggi namun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan. Sebaliknya, ia ingin agar dana tersebut bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk warga.
Pada kesempatan itu, LPM Kota Bandung menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat untuk mengelola sendiri dana pemerintah itu mulai mengemuka. Selama ini, regulasi mengatakan agar pengelolaan kegiatan diserahkan kepada pihak ketiga. Ridwan pun menyambut baik akan hal itu.
"Itu dulu kesepakatan Perwal (Peraturan Wali Kota-red) adalah dengan pihak ketiga, pakai kontraktor. Sekarang saya kira masyarakat sudah siap," imbuhnya.
Pada paparannya, Ridwan mencontohkan sebuah daerah di Subang yang tahun lalu terkena bencana alam. Saat itu, ia menyampaikan bantuan hasil sumbangan warga Bandung untuk mereka senilai kurang lebih Rp303 juta. Dana tersebut awalnya diperkirakan cukup untuk membangun sebuah jembatan. Berkat gotong royong dan swadaya masyarakat, dana tersebut bisa berwujud menjadi lima buah jembatan.
"Itulah contoh di mana warganya semangat membangun daerah sendiri, tidak profit oriented. Makanya hasilnya keren," imbuhnya.
Lebih dari itu, Ridwan berharap dana PIPPK bisa digunakan untuk hal serupa, yakni memfasilitasi inisiasi masyarakat dalam membangun wilayah. Dengan begitu, tak akan ada sejengkal tanah pun di Bandung yang tidak tersentuh pembangunan.
"Bangsa berkemajuan adalah di mana masyarakat turun langsung yang menyelesaikan masalah," tandasnya.(Red/Hms)
Hal itu disampaikan Ridwan saat memberikan arahan pada Musyawarah Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota Bandung di Gedung Bikasoga, Selasa (29/8/2017).
LPM, menurut Ridwan, memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada kewilayahan tentang bagaimana menggunakan anggaran secara efektif agar menimbulkan dampak baik di masyarakat. Jangan sampai serapan anggaran menjadi sia-sia.
"Tingginya penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran, tapi juga kebermanfaatan. Tinggi penyerapan, tinggi kebermanfaatan. Itu rumusnya," ujar Ridwan.
Pasalnya, beberapa kasus pernah terjadi di mana penyerapan anggaran cukup tinggi namun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan. Sebaliknya, ia ingin agar dana tersebut bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk warga.
Pada kesempatan itu, LPM Kota Bandung menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat untuk mengelola sendiri dana pemerintah itu mulai mengemuka. Selama ini, regulasi mengatakan agar pengelolaan kegiatan diserahkan kepada pihak ketiga. Ridwan pun menyambut baik akan hal itu.
"Itu dulu kesepakatan Perwal (Peraturan Wali Kota-red) adalah dengan pihak ketiga, pakai kontraktor. Sekarang saya kira masyarakat sudah siap," imbuhnya.
Pada paparannya, Ridwan mencontohkan sebuah daerah di Subang yang tahun lalu terkena bencana alam. Saat itu, ia menyampaikan bantuan hasil sumbangan warga Bandung untuk mereka senilai kurang lebih Rp303 juta. Dana tersebut awalnya diperkirakan cukup untuk membangun sebuah jembatan. Berkat gotong royong dan swadaya masyarakat, dana tersebut bisa berwujud menjadi lima buah jembatan.
"Itulah contoh di mana warganya semangat membangun daerah sendiri, tidak profit oriented. Makanya hasilnya keren," imbuhnya.
Lebih dari itu, Ridwan berharap dana PIPPK bisa digunakan untuk hal serupa, yakni memfasilitasi inisiasi masyarakat dalam membangun wilayah. Dengan begitu, tak akan ada sejengkal tanah pun di Bandung yang tidak tersentuh pembangunan.
"Bangsa berkemajuan adalah di mana masyarakat turun langsung yang menyelesaikan masalah," tandasnya.(Red/Hms)