Lebih lanjut dikatakan Isa,kalau pejabat atau ASN mau maju dalam Pilwalkot Bandung 2018, maka sudah ada peraturannya yakni mundur dari jabatanya. Hal tersebut kalau sudah resmi menjadi calon dan terdaftar di KPU, Pak Tjahjo Kumolo saya yakin sudah mengerti,"katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (23/8).
Menurutnya dengan kalau dikaitkan dengan kinerja maka wajar kalau disampaikan sebagai pemberitahuan kepada seluruh daerah di Indonesia. Walaupun, Ia yang menjadi mitra pemerintah menilai tidak ada permasalahan dalam kinerja Sekda Kota Bandung walau digadang akan maju pada Pilwalkot Bandung 2018.
"Sejauh ini yang saya lihat Sekda Kota Bandung telah bekerja secara profesional dan tidak mengganggu tugasnya. Bahkan tidak jarang keluar kota untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani Kota Bandung," tutur politisi senior PDIP ini.
Isa merasa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tidak menjadi persoalan selama tidak mengabaikan tugas-tugas sebagai Sekda Kota Bandung. Sebaliknya jika dengan wacana maju dalam pilkada malah membuat pelayanan masyarakat terganggu, maka sebaiknya mundur dari jabatannya.
Saat ditanya banyaknya bermunculan baliho, spanduk dan reklame terkait pencalonan Yossi Irianto, lanjutnya, berdasarkan pengamatannya sebagai Ketua DPD PDIP Kota Bandung bahwa media tersebut dibuat oleh masyarakat. Terlebih terlihat adanya gambar atau logo tertentu dari masyarakat dalam media tersebut.
"Media seperti reklame, spanduk atau baliho yang muncul dibuat dan didesain oleh masyarakat sendiri. Saya yakni kalau Yossi Irianto bersikap professional karena konsentrasi pekerjaan pasti berkolerasi dengan kinerjanya," tambahnya.
Seperti yang diketahui bersama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Sekda di Indonesia untuk mau melepas jabatannya kalau maju dalam Pilkada Serentak 2018. Pasalnya kalau tidak melepas jabatannya tersebut maka akan mengganggu roda pemerintahan di daerah.
Tjahjo sendiri tidak mempermasalahkan kalau ada sekda baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten berniat maju dalam pilkada. Mengingat hal tersebut merupakan hak politik seorang warga negara, namun jangan sampai tanggung jawab sekda terganggu oleh urusan politik.
Menurutnya sampai saat ini, sudah ada enam Sekda yang diganti dengan alasan akan maju dalam Pilkasa Serentak 2018. Semua yang diganti tersebut, merupakan usuan dari kepala daerah masing-masing.(Red)
