Penilaian ini disampaikan wakil ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah kesejahteraan sosial, H.Yomanius Untung, S.Pd kepada wartawan di DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung. Kamis (10/8).
Menurut politisi partai Golkar ini,instansi pemerintah dan swasta wajib memberikan ruang bagi kaum disabilitas untuk memperoleh hak yang sama mengenai pekerjaan.
"Sudah ada Undang-Undang yang diterbitkan tahun kemarin tentang hak disabilitas. Kesempatan kerja bagi mereka pun harus dilindungi, instansi pemerintah sekurang-kurangnya menyiapkan kuota dua persen bagi pekerja penyandang disabilitas. Sedangkan, swasta sekitar satu persen.” jelas wakil rakyat daerah pemilihan Majalengka ini
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, belum terlalu banyaknya kalangan disabilitas di perusahaan swasta, dikarenakan asumsi mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk operasional. Sedangkan, instansi pemerintah sudah ada jatah alokasinya.
Lebih lanjut dikatakannya akan tetapi, walaupun kebijakan bagi pihak swasta hanya ditetapkan satu persen. Beberapa perusahaan di Jabar yang mempekerjakan kalangan disabilitas lebih dari dua persen. "Ada perusahaan swasta di Subang yang mempekerjakan disabilitas lebih dari tiga persen,"tuturnya.
untung juga mengingatkan. bagaimana kita sekarang menghilangkan persepsi bahwa penyandang disabilitas itu adalah beban, itu yang harus dihilangkandan untuk itu masyarakat juga harus mulai menghilangkan asumsi bagi anak berkebutuhan khusus bahwa mereka bukan beban.
"Mereka adalah bagian dari potensi anak bangsa yang punya kelebihan di hal-hal tertentu dan itu terbukti. Jadi mereka bukan beban masyarakat apalagi orang tua," pungkasnya.(Red)
