BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Setelah pelimpahan kewengan pengelolaan sekolah SMA/SMK ke masing-masing daerah Kabupaten dan kota di Jawa Barat.
untuk mengetahui sampai sejauh mana aplikasi dilapangan dalam penilaian Komisi V DPRD Jabar berbagai daerah di Jabar mempunyai kepedulian yang tinggi atas kebijakan alih kelola SMA dan SMK.
Sebagai salah satu contoh adalah Kabupaten Bekasi dimana daerah tersebut sudah mengalokasikan dana hibah yang mencapai Rp.99 miliar.
Bagi Pihak Komisi V DPRD Jabar kondisi tersebut layak diapreasi ungkap Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung kepada wartawan di gedung dewan jalan Diponegoro no 27 kota Bandung kemarin.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari partai Golkar ini,memaparkan kepedulian daerah dalam penyelenggaraan alih kelola SMA dan SMK juga dibuktikan banyaknya daerah yang berkonsultasi dengan Komisi V DPRD Jabar.
menurutnya ada beberapa hal yang dikonsultasikan diantaranya soal rekomendasi anggaran dan kebijakan alih kelola pendidikan.Respon daerah tersebut mengisyaratkan alih kelola pendidikan sudah dilaksanakan namun masih ada yang perlu dibenahi.
Ditambahkannya untuk itu pihaknya memberikan saran kepada Dinas Pendidikan Jabar supaya konsisten dalam melaksanakan alih kelola SMA dan SMK tersebut.
Untuk daerah yang menyalurkan dana hibah untuk SMA dan SMK ujar Untung sebaiknya dibuat MoU khusus antara Pemprov. Jabar dengan Pemkab dan Pemkot,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Majalengka ini.. (Red)
untuk mengetahui sampai sejauh mana aplikasi dilapangan dalam penilaian Komisi V DPRD Jabar berbagai daerah di Jabar mempunyai kepedulian yang tinggi atas kebijakan alih kelola SMA dan SMK.
Sebagai salah satu contoh adalah Kabupaten Bekasi dimana daerah tersebut sudah mengalokasikan dana hibah yang mencapai Rp.99 miliar.
Bagi Pihak Komisi V DPRD Jabar kondisi tersebut layak diapreasi ungkap Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung kepada wartawan di gedung dewan jalan Diponegoro no 27 kota Bandung kemarin.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari partai Golkar ini,memaparkan kepedulian daerah dalam penyelenggaraan alih kelola SMA dan SMK juga dibuktikan banyaknya daerah yang berkonsultasi dengan Komisi V DPRD Jabar.
menurutnya ada beberapa hal yang dikonsultasikan diantaranya soal rekomendasi anggaran dan kebijakan alih kelola pendidikan.Respon daerah tersebut mengisyaratkan alih kelola pendidikan sudah dilaksanakan namun masih ada yang perlu dibenahi.
Ditambahkannya untuk itu pihaknya memberikan saran kepada Dinas Pendidikan Jabar supaya konsisten dalam melaksanakan alih kelola SMA dan SMK tersebut.
Untuk daerah yang menyalurkan dana hibah untuk SMA dan SMK ujar Untung sebaiknya dibuat MoU khusus antara Pemprov. Jabar dengan Pemkab dan Pemkot,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Majalengka ini.. (Red)