Penghargaan tertinggi dari pemerintah
pusat kepada Pemerintah daerah ini diserahkan langsung oleh Menteri
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto yang
mewakili Presiden RI Jokowi dan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri
Tjahyo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) pada puncak
peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017, yang dipusatkan
di Alun-alun Kota Sidoarjo, Selasa (25/4/2017).
Penghargaan ini sesuai dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara
Nasional Tahun 2015, dimana Pemprov Jabar, Pemprov Jatim dan Pemprov
Kalimantan Timur menjadi tiga besar Provinsi berkinerja terbaik
nasional. Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat
Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Di Jabar
sendiri, Pemerintah Daerah berkinerja terbaik secara nasional ini
diraih oleh Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar dan
Kabupaten Kuningan.
Diraihnya penghargaan dua kali
berturut-turut ini membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih Parasamya
Purna Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu
mempertahankannya. "Alhamdulillah kita sudah dua kali berturut-turut
mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi maka menjadi Parasamya Purna
Karya Nugraha," kata Aher usai menerima penghargaan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan dalam sambutannya mewakili Presiden RI bahwa pemerintah mengapresiasi atas capaian kinerja tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah berprestasi, Wiranto menilai keberhasilan itu menjadi pertanda sudah berjalannya koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itulah pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada para pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya. Kami ucapkan selamat bagi daerah yang telah mendapatkan penghargaan ini," tutur Wiranto.
Wiranto menambahkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah sejatinya akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. "Disitu (tujuan utama otda-red) Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu," ucapnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menerangkan maksud peringatan hari Otonomi Daerah pada setiap tanggal 25 April adalah sebagai momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada 542 daerah otonom di Indonesia yaitu 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.
"Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 telah ditetapkan 2 kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 yaitu Parasamya Purna Karya Nugraha, serta untuk tahun 2015 saja yaitu Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha," jelas Sumarsono.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat bersama para kepala OPD terkait pada Selasa (21/2/2017) lalu, memaparkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan dihadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Gedung Sate, Bandung. Inovasi yang dipresentasikan sebagai best practice (ide, gagasan atau inovasi) adalah tiga. Pertama, e-Samsat. Kedua, Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu. Ketiga, TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang berbasis kinerja.
Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Gensly menilai di tengah kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, Jawa Barat masih mampu berinovasi, bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain.
”Dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Jawa Barat masuk peringkat tertinggi, sehingga kita ingin melihat penguatan, hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa Barat terkait best practice-nya,” katanya.(Red/Hms)
