BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung
berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penanganan masalah-masalah
sosial dengan melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
dan sinkronisasi data warga miskin di Hotel Asrilia Kota Bandung,Jumat
(31/3).
Rapat diikuti 200 peserta dari berbagai elemen itu dibuka Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto. Dalam sambutannya mengatakan, penanggulangan kemiskinan memang merupakan pekerjaan yang kompleks dan multisektor. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung melalui peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru membentuk dinas khusus yang akan menjadi koordinator penanganan kemiskinan. Tujuannya agar penanganan ini bisa dilakukan secara terpadu dan saling berintegrasi.
Rapat diikuti 200 peserta dari berbagai elemen itu dibuka Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto. Dalam sambutannya mengatakan, penanggulangan kemiskinan memang merupakan pekerjaan yang kompleks dan multisektor. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung melalui peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru membentuk dinas khusus yang akan menjadi koordinator penanganan kemiskinan. Tujuannya agar penanganan ini bisa dilakukan secara terpadu dan saling berintegrasi.
"Kita
ingin serius menanggulangi kemiskinan, tidak hanya sekadar panggilan
undang-undang bahwa fakir miskin itu harus dijamin oleh negara, dalam
hal ini pemerintah kota," kata Yossi.
Integrasi
tersebut dimulai dari penyelarasan data kemiskinan yang sebelumnya
dikelola oleh dinas-dinas pengelola penanggulangan kemiskinan, seperti
Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, termasuk Dinas
Sosial. Dalam waktu dekat, pemerintah kota akan menyusun data tunggal
tentang warga miskin dengan memperhatikan berbagai rujukan agar
penanganannya bisa lebih terukur dan akseleratif.
Berdasarkan
data Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin Kota Bandung dilihat
dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017 berjumlah 63.262
kepala keluarga. Secara keseluruhan, ditambah dengan data masyarakat
rawan miskin yang juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota
berjumlah 447.170 jiwa.
Saat ini,
pemerintah kota juga tengah menyiapkan bangunan Pusat Kesejahteraan
Sosial seluas 7,1 hektare di kawasan Gedebage. Lahan tersebut nantinya
akan menjadi pusat kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan
permasalahan sosial lainnya.
Namun
Yossi menekankan bahwa hal terpenting yang dilakukan saat ini adalah
pemberian edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek
penanggulangan kemiskinan. Hal itu dimulai dari kampanye untuk merubah
pola pikir masyarakat agar mandiri dan tidak lagi bergantung kepada
bantuan pemerintah.
"Dinas Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan juga harus mampu mengedukasi. Karena
merubah karakter dan mengedukasi ternyata jauh kebih penting daripada
kita memberikan beras, misalnya," kata Yossi.
Ia
bersama jajarannya juga tengah mengkaji untuk melaksanakan kampanye
kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis. Yossi
tidak menyalahkan kepada mereka yang ingin bersedekah dan berbuat baik,
namun ada kajian bahwa hal tersebut malah akan semakin membuat mereka
ketergantungan.
"Kalau ada PMKS
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), perasaan kita ingin ngasih
uang. Padahal itu secara tidak langsung, dari sisi edukasi, itu akan
menjerumuskan yang bersangkutan terus melakukan hal yang sama," ujar
Yossi.
Hal
tersebut diamini Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tono
Rusdiantono. Pasalnya, ia telah berulang kali melakukan penyelidikan
dan berbagai kajian terhadap kondisi PMKS di Kota Bandung. Hasilnya
menyatakan bahwa sesungguhnya PMKS itu sebagian memiliki keberdayaan
secara ekonomi.
"Akhirnya
saya akan buat kampanye tidak boleh memberikan uang di jalan kepada
orang-orang yang meminta-minta. Itu akan kami tangani langsung oleh
Dinas Sosial melalui panti-panti. Jadi panti akan kami perbanyak," kata
Tono.(Red)