Ineu mengemukakan, sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi Jawa Barat pernah menampung aspirasi dari masyarakat yang telah menjadi korban investasi bodong tersebut.
Menurutnya beberapa waktu lalu, DPRD Provinsi Jawa barat menerima aspirasi dari sekelompok masyarakat di Cirebon yang meminta bantuan kepada dewan agar mendorong penyelesaian kasus perusahaan investasi yang ada di Cirebon dengan taksiran kerugian mencapai trilyunan dan korban 15 ribu lebih nasabah.
"Jumlah kerugiannya sangat banyak belum lagi korbannya, ini harus jadi perhatian serius semua pihak," jelas Ineu pada wartawan di gedung DPRD jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung Rabu (18/1/2017)
Lebih lanjut Ineu mengatakan masalah investasi bodong di Cirebon ini sudah disampaikan langsung pada saat acara Laporan Tahunan OJK kemarin (17/1) sehingga harapanya OJK wilayah Jabar bisa dengan gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi yang aman.
Ineu menambahkan, dalam perkembangannya investasi bodong masih selalu ada bahkan mulai merambah keberbagai daerah di tingkat pedesaan. untuk itu Satuan Tugas Investasi harus berusaha keras mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan yang memiliki produk investasi agar masyarakat tidak terjebak.
Sebelumnya pada acara Laporan Tahunan OJK yang dihadiri Ketua DPRD tersebut, Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti mengklaim bahwa investasi bodong di Indonesia sudah berkurang keberadaannya, hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai aware terlebih penindakan hukum sudah berjalan.
"Jadi sekarang sudah mulai berkurang, tapi kalau ada di daerah lain coba-coba satgas investasi akan bergerak," jelas Ilya.
Menyikapi berbagai macam investasi dari luar negeri pihaknya saat ini telah bekerjasama dengan Interpol dan lembaga keuangan di berbagai negara sehingga ketika Investasi ini masuk keindonesia bisa terdeteksi.
