BANDUNG,LENTERAJABAR.COM, - Komisi III DPRD Jabar melakukan hearing dialog tentang pelaksanaan pajak kendaraan bermotor . Kegiatan ini dihadiri masyarakat umum dan mahasiswa.
Selain dari Komisi III, hadir pula pewakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, bjb Cabang Cianjur, dan Kasatlantas Polres Cianjur. di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jumat (23/11/2018).
Hearing dialog bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur mengenai pajak kendaraan bermotor. Saat ini beberapa program jemput bola sudah diluncurkan pemerintah supaya masyarakat lebih mudah membayar pajak.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Wawan Setiawan menyambut baik kehadirian masyarakat dalam sosialisasi tersebut. "Pertumbuhan pembangunan di kabupaten kota, tidak lepas dari hasil pajak yang diberikan masyarakat, karenanya kehadiran masyarakat dalam sosialisasi ini sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak," katanya.
Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi cukup besar sekitar Rp7 triliun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Dari total pajak kendaraan bermotor yang diterima Jawa Barat, 30 persen dikembalikan ke kabupaten/ kota untuk pembangunan daerah.
“Karena itu, dengan membayar pajak kendaraan bermotor berarti turut serta dalam membangun daerah,” tuturnya.
Ia mengakui masih ada pemilik kendaraan yang menunggak PKB, namun prosentasenya kecil. Apalagi setelah ada pemutihan denda dan biaya bea balik nama (BBN) 2, kendaraan lama yang dipindah tangankan.
Wawan mengatakan, Komisi III akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak kendaraan bermotor. "Pengawasan Komisi III terhadap pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan pendapatannya, kami terus berkoordinasi dengan Samsat di kabupaten kota berkaitan dengan target pendapatan pajak," katanya.
Hearing dialog, lanjut Wawan, tidak sekadar sosialisasi tetapi sekaligus menyerap informasi mengenai pelaksanaan pajak kendaraan bermotor di daerah. "Kendala-kendalanya apa? Ini salah satu upaya untuk menyerap informasi, ada kendala tidak di masayarakat terkait pembayaran pajak," katanya.
Dari informasi yang disampaikan masyarakat, tambah Wawan, permasalahan di lapangan sangat minimalis. "Alhamdulillah, ternyata kendalanya cukup minimalis. Masyarakat enjoy membayar pajak karena sudah mengetahui manfaat pajak seperti apa," ujarnya.
Meskipun kendala di lapangan sangat minimalis, namun Komisi III akan berkeliling Jawa Barat untuk menyosialisasikan peningkatan PAD di bidang pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat.
"Pemahaman masyarakat mengenai manfaat membayar PKB, baik untuk dirinya sendiri maupun pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan," katanya.
Hearing dialog yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat ini diapresiasi positif oleh masyarakat yanghadir. Salah satunya Irwan Muhilal, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Cianjur.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya untuk sosialisasi saja, tetapi bagi masyarakat bisa untuk mengetahui transparasi data dan anggaran yang ada dalam proses pajak kendaraan bermotor. "Selama ini yang mengetahui hanya pemerintah saja, tetapi dengan adanya acara seperti ini, masyarakat bisa mengetahui data dan anggaran pajak kendaraan bermotor," ujarnya.(Ari/Red)
Selain dari Komisi III, hadir pula pewakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, bjb Cabang Cianjur, dan Kasatlantas Polres Cianjur. di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jumat (23/11/2018).
Hearing dialog bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur mengenai pajak kendaraan bermotor. Saat ini beberapa program jemput bola sudah diluncurkan pemerintah supaya masyarakat lebih mudah membayar pajak.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Wawan Setiawan menyambut baik kehadirian masyarakat dalam sosialisasi tersebut. "Pertumbuhan pembangunan di kabupaten kota, tidak lepas dari hasil pajak yang diberikan masyarakat, karenanya kehadiran masyarakat dalam sosialisasi ini sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak," katanya.
Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi cukup besar sekitar Rp7 triliun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Dari total pajak kendaraan bermotor yang diterima Jawa Barat, 30 persen dikembalikan ke kabupaten/ kota untuk pembangunan daerah.
“Karena itu, dengan membayar pajak kendaraan bermotor berarti turut serta dalam membangun daerah,” tuturnya.
Ia mengakui masih ada pemilik kendaraan yang menunggak PKB, namun prosentasenya kecil. Apalagi setelah ada pemutihan denda dan biaya bea balik nama (BBN) 2, kendaraan lama yang dipindah tangankan.
Wawan mengatakan, Komisi III akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak kendaraan bermotor. "Pengawasan Komisi III terhadap pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan pendapatannya, kami terus berkoordinasi dengan Samsat di kabupaten kota berkaitan dengan target pendapatan pajak," katanya.
Hearing dialog, lanjut Wawan, tidak sekadar sosialisasi tetapi sekaligus menyerap informasi mengenai pelaksanaan pajak kendaraan bermotor di daerah. "Kendala-kendalanya apa? Ini salah satu upaya untuk menyerap informasi, ada kendala tidak di masayarakat terkait pembayaran pajak," katanya.
Dari informasi yang disampaikan masyarakat, tambah Wawan, permasalahan di lapangan sangat minimalis. "Alhamdulillah, ternyata kendalanya cukup minimalis. Masyarakat enjoy membayar pajak karena sudah mengetahui manfaat pajak seperti apa," ujarnya.
Meskipun kendala di lapangan sangat minimalis, namun Komisi III akan berkeliling Jawa Barat untuk menyosialisasikan peningkatan PAD di bidang pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat.
"Pemahaman masyarakat mengenai manfaat membayar PKB, baik untuk dirinya sendiri maupun pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan," katanya.
Hearing dialog yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat ini diapresiasi positif oleh masyarakat yanghadir. Salah satunya Irwan Muhilal, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Cianjur.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya untuk sosialisasi saja, tetapi bagi masyarakat bisa untuk mengetahui transparasi data dan anggaran yang ada dalam proses pajak kendaraan bermotor. "Selama ini yang mengetahui hanya pemerintah saja, tetapi dengan adanya acara seperti ini, masyarakat bisa mengetahui data dan anggaran pajak kendaraan bermotor," ujarnya.(Ari/Red)
