Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Perubahan iklim yang semakin ekstrem,saat ini musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Dampaknya tidak hanya berkurangnya pasokan air bersih, tetapi juga terganggunya aktivitas pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan. Kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab di sapa KDM menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Penetapan status itu jadi penegas bahwa jajaran Pemprov maupun Pemda di tingkat Kota Kabupaten untuk aktif melakukan berbagai pekerjaan. Mulai antisipasi maupun penanggulangan jika terjadi bencana kekeringan hingga kebakaran hutan di wilayahnya.
Antisipasi dari seluruh daerah itu harus disiapkan. Bagi Pemprov Jabar antisipasi tersebut sudah nampak. Hal yang menonjol koordinasi lintas instansi itu sudah dilakukan .
Tekait hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah awal yang tepat melalui kebijakan antisipasi menghadapi musim kemarau. Menurutnya, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat.
DPRD Jawa Barat berharap pemerintah kabupaten dan kota bersama seluruh perangkat daerah terkait terus memperkuat koordinasi, meningkatkan sistem mitigasi, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana guna menghadapi potensi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau.
Lebih lanjut dikatakan A Ula saapan akrab Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini, dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga berbagai sektor lain yang bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan sumber daya air.
“Perubahan iklim harus kita antisipasi sejak awal. Jangan sampai masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor pertanian maupun sektor lain yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, mengalami kerugian akibat keterlambatan penanganan,” ujar legislator partai berlambang kepala burung garuda ini.
Ditambahkannya DPRD Jawa Barat berharap pemerintah kabupaten dan kota bersama seluruh perangkat daerah terkait terus memperkuat koordinasi, meningkatkan sistem mitigasi, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana guna menghadapi potensi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau,pungkas Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini.(red/adpar)
