BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menilai,
rencana penutupan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan
melalui kajian yang serius.
Selain itu Ineu
mengatakan, dari beberapa catatan yang disampaikan adalah hasil dari
evaluasi dari tiap-tiap komisi dalam pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P2APBD).
Lebih lanjut dikatakan
politisi dari PDIP ini,catatan tersebut bukan hanya kali ini
disampaikan,saat LKPJ Gubernur kami sampaikan bahwa penataan BUMD
menjadi hal wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat,tutur Ineu
kepada wartawan usai memimpin Rapat Paripurna, Kamis (11/7/2019).
Menurutnya
Jawa Barat memiliki cukup banyak BUMD namun hingga saat ini baru BUMD
Keuangan saja yang baru memberikan report kemajuan,tuturnya seraya
menambahkan dimana tujuan BUMD adalah selain menyerap tenaga kerja juga
harus memberikan deviden kepada pemerintah daerah yang semuanya
digunakan untuk kepentingan masyarakat,katanya.
Untuk
itu pihaknya terus memberikan dukungan, dan telaah-telaah terhadap BUMD
agar mengalami kemajuan. Sehingga apa yang direncanakan oleh
pemerintahan yang baru ini yaitu BUMD Juara dapat terealisasi.
“Pada
P2APDB terdapat beberapa catatan yang betul-betul harus ditindak
lanjuti oleh pemerintah provinsi. Saya minta ini dilakukan kajian yang
betul-betul dan sunggug-sungguh untuk BUMD ini, karena ketika ada BUMD
yang merugi dan dilakukan penutupan (BUMD) harus dilakukan dengan
langkah-langkah yang baik karena terkait dengan tenaga kerja dan
sebagainya,” ujarnya.
Ineu berharap, rencana
revitalisasi dan penutupan BUMD menjadi bahan diskusi Pemerintah Daerah
dengan DPRD dalam rangka mengkaji secara keseluruhan BUMD yang ada di
Jawa Barat.
Ditambahkannya ketika
mendirikan, penyertaan modal hingga berjalannya BUMD itu dilakukan
secara bersamasama sehingga hal ini harus dilakukan kajian yang mendalam
mana yang kira-kira harus dilakukan seperti revitalisasi atau sampai
tindakan penutupan pun harus dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan
DPRD. Karena kami pun memiliki catatan-catatan terhadap BUMD atas hasil
pengawasan kami,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan
Sumedang-Majalengka-Subang ini.(Ari/Rel)